Selamat Datang di Website blogger Jhon Demos Silalahi

18 Des 2012

Tunggu Sikap FIFA, PSSI Harap-harap Cemas





 Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin (mengangkat tangan) mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada para peserta kongres yang telah bersedia bersabar dan menjalankan Kongres Luar Biasa PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan tertib meskipun harus berdiri di lobi hotel, Senin (10/12/2012). Kepolisian melarang peserta masuk ruangan kongres karena tidak mendapat rekomendasi dari Kemenpora.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harap-harap cemas menunggu sikap FIFA terkait ancaman sanksi untuk persepakbolaan Indonesia. Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin mengatakan terus berupaya keras agar federasi sepak bola dunia itu tidak menjatuhkan
hukuman terhadap Indonesia.

Pihak PSSI saat ini tengah berada di Jepang untuk melobi petinggi FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. FIFA memberikan tenggat waktu kepada Indonesia hingga 10 Desember lalu untuk menyelesaikan konflik sepak bola internalnya. Jika dinilai gagal, mereka akan memberikan sanksi yang akan dirinci dalam pertemuan Komite Eksekutif FIFA di Tokyo, Jumat (14/12/2012) besok.

Djohar mengaku telah bertemu dengan sejumlah petinggi FIFA untuk menceritakan kondisi sepak bola Indonesia. Ia mengklaim, sejumlah pejabat FIFA merespons sangat baik terkait laporan PSSI mengenai hasil kongres dan sejumlah masalah yang terjadi di Indonesia.

"Tadi pagi saya dipanggil President FIFA (Sepp Blatter). Didampingi Sekjen FIFA Jerome Valcke dan Direktur Organisasi Theire Regenas, saya menemui beliau dan menceritakan kondisi yang sesungguhnya terjadi," tegas Djohar dalam pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (13/12/2012).

"Insya Allah, PSSI tidak akan dikenai sanksi oleh FIFA. Kita berdoa semoga respons Eksekutif Komite (Exco) tidak berubah dan Indonesia bebas dari sanksi," tegasnya kemudian.

Saran FIFA untuk Sepak Bola Indonesia


Wakil Presiden FIFA, Pangeran Ali bin al-Hussein.

ZURICH, KOMPAS.com — Wakil Presiden FIFA, Pangeran Ali bin al-Hussein, berharap agar PSSI bisa segera menyelesaikan berbagai konflik sepak bola Indonesia. Menurut pria asal Jordania itu, sepak bola seharusnya dijauhkan dari politik agar proses keberlangsungan olahraga tersebut bisa berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Pangeran Ali menanggapi keputusan FIFA yang memperpanjang deadline kepada PSSI untuk menyelesaikan sejumlah masalah sepak bola Indonesia hingga 30 Maret 2013. Kini, penyelesaian konflik itu telah dilimpahkan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

"FIFA memutuskan untuk memberikan PSSI perpanjangan (deadline) dan kami harap ada hasil terbaik demi kepentingan sepak bola Indonesia," tulis Pangeran Ali dalam akun Twitter-nya.

"Sangat penting bagi kita untuk menyingkirkan politik dari permainan (sepak bola)," ujarnya kemudian.

PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) hingga saat ini masih terus bersiteru sehingga sepak bola Indonesia semakin tidak jelas arahnya. Sejumlah pihak menilai, perseteruan itu bukan murni karena urusan sepak bola, melainkan karena ada unsur permainan politik dari beberapa pengusaha besar Indonesia.

Pemerintah pun telah membentuk tim task force untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, kehadiran tim yang diketuai Rita Subowo yang beranggotakan Agum Gumelar, Tono Suratman, Djoko Pekik, dan Yuli Mumpuni itu pun kerap mendapat kritik karena dinilai kurang tegas.

Pemerintah dinilai bisa menggunakan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 untuk menyelesaikan dualisme kompetisi maupun organisasi sepak bola Indonesia. Salah satu caranya adalah membubarkan salah satu organisasi dan kemudian menyatukan klub-klub dalam satu wadah yang diakui FIFA.
Namun, salah satu anggota task force, Djoko Pekik, menyatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan KPSI, yang selama ini dianggap sebagai organisasi tidak resmi. Pasalnya, pemerintah, kata dia, menilai organisasi pimpinan La Nyalla Mattalitti tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar pemilik suara (voters) yang sah di Kongres Solo.