TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH

         KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI (KEPMENDAGRI)

                  NOMOR 3 TAHUN 2000 (3/2000)

                            TENTANG

             TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN

       PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

                     MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :   a.   bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

              b.   bahwa tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat :   1.   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

              2.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

              3.   Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);

              4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan:   KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

                             BAB I

                        KETENTUAN UMUM

                            Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.   Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.

2.   Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

3.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota.

4.   Pejabat adalah Pejabat yang berhak melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Presiden.

5.   Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah untuk kurun waktu tertentu.

6.   Pelantikan adalah Upacara Resmi Pengangkatan untuk memangku jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

                            BAB II

             PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DAERAH

                    DAN WAKIL KEPALA DAERAH

                            Pasal 2

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya.

                            Pasal 3

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu ditanyakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah/janji dan agama yang dianutnya, oleh Pejabat yang memandu pengucapan sumpah/janji.

                            Pasal 4

Kata-kata sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

                            Pasal 5

(1)  Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi penganut agama diatur sebagai berikut:

     a.   Bagi penganut Agama Islam diawali dengan pengucapan kalimat "Demi Allah saya bersumpah";

     b.   Bagi penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diawali dengan pengucapan kalimat "Saya bersumpah/berjanji" dan diakhiri/ditutup dengan pengucapan kalimat "Semoga Tuhan menolong saya";

     c.   Bagi penganut Agama Hindu diawali dengan pengucapan kalimat "Om Atah Paramawisesa";

     d.   Bagi penganut Agama Budha diawali dengan pengucapan kalimat "Demi Sang Hyang Adi Budha".

(2)  Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang karena keyakinannya berkebaratan mengucapkan sumpah, diganti dengan mengucapkan janji.

                            BAB III

       PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

                        Bagian Pertama

                          Pelantikan

                            Pasal 6

(1)  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.

                            Pasal 7

(1)  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik di Ibukota Daerah yang bersangkutan.

(2)  Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di gedung DPRD dan atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

(3)  Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi, Anggota DPRD dan Pejabat-pejabat Pemerintah baik Sipil maupun TNI dan POLRI serta undangan lainnya atas undangan Pemerintah Daerah.

(4)  Apabila dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan di Ibukota Negara atau Ibukota Propinsi.

                            Pasal 8

(1)  Pada acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Kata Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan juga serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihadapan Pejabat yang melantik.

(2)  Dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

                         Bagian Kedua

        Tata Tempat, Tata Pakaian dan Tata Urutan Acara

                            Pasal 9

(1)  Tata Tempat Upacara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur sebagai berikut :

     a.   Di Meja Pimpinan terdiri dari :

          1.   Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan memandu pengucapan Sumpah/Janji dan melantik;

          2.   Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada acara pelantikan, duduk secara berurutan disebelah kanan Pejabat yang akan memandu pengucapan Sumpah/Janji dan melantik;

          3.   Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diambil sumpah/janji, duduk secara berurutan di sebelah kiri Ketua DPRD;

          4.   Pejabat Kepala Daerah dan Pejabat Wakil Kepala Daerah yang lama setelah acara pelantikan, duduk secara berurutan di sebelah kiri Ketua DPRD.

     b.   Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan.

(2)  Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik pada saat pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji dan Kata-kata Pelantikan, berdiri berhadapan dengan Pejabat yang akan melantik menghadap ke arah Meja Pimpinan.

(3)  Meja untuk pendanatanganan Berita Acara Sumpah/Janji, diletakkan di sebelah kiri Pejabat yang akan melantik.

(4)  Rohaniawan berdiri di belakang/di samping Pejabat yang akan mengucapkan Sumpah/Janji.

(5)  Pada saat serah terima jabatan, Pejabat Kepala Daerah yang lama berdiri di sebelah kanan Kepala Daerah.

                           Pasal 10

(1)  Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik, menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991.

(2)  Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, Anggota DPRD dan para Undangan, menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional, dan bagi TNI dan POLRI berpakaian PDU-IV.

(3)  Perempuan berpakaian Nasional.

                           Pasal 11

Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut :

a.   Kata Pengantar oleh Ketua DPRD propinsi atau yang mewakili;

b.   pembacaan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pejabat dari Pemerintah Propinsi;

c.   Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden, yaitu :

     1.   Pengambil Sumpah/Janji jabatan;

     2.   Penandatangan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji Jabatan;

     3.   Kata-kata pelantikan;

     4.   Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Pangkat Jabatan serta Penyerahan Petikan Keputusan Presiden;

     5.   Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan dilanjutkan dengan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan.

d.   Sambutan Pejabat yang ditunjuk;

e.   Pembacaan Do'a;

f.   Penyampaian Ucapan Selamat.

                           Pasal 12

Acara Pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut :

a.   Kata Pengantar oleh Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau yang mewakili;

b.   Pembacaan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Bupati/Walikota oleh Pejabat dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

c.   Pelantikan Bupati/Walikota oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden, yaitu :

     1.   Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan;

     2.   Penandatangan Naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/janji Jabatan;

     3.   Kata-kata Pelantikan;

     4.   Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Jabatan dan Penyerahan Petikan Keputusan Presiden;

     5.   Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan dilanjutkan dengan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan.

d.   Sambutan Pejabat yang ditunjuk;

e.   Pembacaan Do'a;

f.   Penyampaian Ucapan Selamat.

                           Pasal 13

Dalam keadaan khusus, Pakaian para undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

                           Pasal 14

Bentuk dan susunan Kata Pengantar Sumpah/Janji, Naskah Sumpah/Janji, Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Kata-kata Pelantikan serta Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                            BAB IV

                  PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN

               PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH

                           Pasal 15

(1)  Penjabat Kepala Daerah sebelum memangu jabatannya dilantik oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden.

(2)  Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan pengambilan Sumpah/Janji menurut agama yang dianut.

                           Pasal 16

Pengucapan Sumpah/janji Penjabat Kepala Daerah berpedoman pada pengucapan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

                           Pasal 17

Penjabat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dirangkap oleh Kepala Daerah Propinsi tidak dilantik dan dapat dilaksanakan serah terima jabatan dari Mantan Kepala Daerah kepada Penjabat Kepala Daerah.

                           Pasal 18

Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang baru dibentuk, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden dan bertempat di Ibukota Propinsi, Ibukota Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersaman dengan peresmian pembentukannya.

                           Pasal 19

Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18, diselenggarakan dalam satu acara resmi bertempat di :

a.   Lapangan, yang dihadiri oleh para undangan dan barisan upacara;

b.   Halaman Gedung atau di dalam Gedung, yang dihadiri oleh para undangan.

                           Pasal 20

Dalam keadaan khusus, Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat diselenggarakan di Ibukota Negara atau Ibukota Propinsi.

                             BAB V

                      KETENTUAN LAIN-LAIN

                           Pasal 21

Pada saat pengambilan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau Penjabat Kepala Daerah tidak diadakan Pengukuhan Sumpah/Janji oleh Rohaniawan.

                           Pasal 22

Dalam acara Pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan atau Penjabat Kepala Daerah tidak ada penghormatan/pelaporan dari pejabat yang akan dilantik kepada Pejabat yang melantik dan tidak dibenarkan menyertakan acara lain.

                           Pasal 23

Pada acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan kedua, Penyematan Tanda Jabatan tetap dilaksanakan, kecuali Tanda pangkat Jabatan telah dipakai terlebih dahulu.

                            BAB VI

                       KETENTUAN PENUTUP

                           Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1995 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pengucapakn Sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan tidak berlaku.

                           Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                                                              Ditetapkan di Jakarta

                                                                                              pada tanggal 20 Januari 2000

                                                                                             MENTERI DALAM NEGERI

                                                                                                                ttd.

                                                                                            SURJADI SOEDIRDJA