Menteri PU Kesal Pembebasan Lahan Tol Trans Jawa Lambat

Djoko langsung telepon Gubernur Jawa Tengah agar mempercepat.

Kementerian Pekerjaan Umum meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk unit kerja khusus pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK (Surat Keputusan) Kepala BPN untuk level yang cukup tinggi yang bisa nongkrongi pembebasan tanah dan Kepala BPN sudah setuju," ucap Djoko Kirmanto dalam siaran pers, Minggu, 10 Februari 2013.

Djoko menjelaskan, sebenarnya BPN juga tengah membentuk deputi khusus untuk urusan pembebasan tanah. Namun pembentukannya memerlukan waktu, karena mengubah organisasi harus melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden. "Padahal saya butuh besok atau minggu depan untuk segera ada," katanya.

Untuk mengatasi mangkraknya pembebasan tanah tol Trans Jawa ini, Djoko mengaku telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, untuk mendorong para Bupati di wilayahnya agar mempercepat pembebasan tanah.

Djoko merasa Sekretaris Daerah sebagai ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) di setiap daerah mempunyai banyak tugas sehingga kerap menjadikan pembebasan tanah bukan tugas prioritasnya. Dengan dorongan Gubernur, katanya, diharapkan tim P2T di Jawa Tengah akan bekerja lebih maksimal.

"Gubernur Jawa Tengah sudah janji mendorong para Bupati dari Brebes sampai Batang. Dia mengakui minta maaf sampai hari ini yang dia gebrak-gebrak baru Semarang ke selatan seperti Ambarawa, Salatiga, Boyolali dan Solo untuk percepat pembebasan tanah," katanya.

Menteri PU Minta BPN Serius Bantu Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan menjadi kendala besar bagi pembangunan jalan tol.

Kementerian Pekerjaan Umum meminta Badan Pertanahan Nasional membuat unit kerja khusus yang menangani pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Menteri PU, Djoko Kirmanto, mengatakan selama ini urusan pembebasan tanah ditangani oleh beberapa Deputi BPN sehingga hal tersebut belum menjadi tugas prioritas bagi mereka.

"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK Kepala BPN dengan level yang cukup tinggi untuk nongkrongi pembebasan tanah dan beliau sudah setuju," ucap Djoko Kirmanto dalam siaran persnya, Minggu 10 Februari 2013.

Djoko berharap permintaan itu bisa secepatnya direalisasikan oleh BPN, mengingat upaya Kementerian PU yang sedang mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

Hingga saat ini, Djoko mengatakan, pembebasan lahan masih menjadi kendala besar bagi Kementerian PU untuk membangun jalan tol.

Dalam rapat dengan Wakil Presiden beberapa waktu lalu, Menteri PU menyampaikan, dari sembilan ruas Tol Trans Jawa, tiga di antaranya menghadapi kendala pembebasan tanah sehingga sulit diselesaikan pembangunannya pada akhir 2014. Ruas jalan tol tersebut adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.  

Agus Marto Dukung Dahlan Iskan Tak Lagi Suntik Dana ke BUMN

 

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo sependapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal ini diungkapkan oleh Agus saat menjawab pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua Komisi XI, Ady Timo.

"Ada perusahaan BUMN yang sakit terus minta PMN. Kami setuju dengan menteri BUMN yang tidak memberi PMN," tutur Agus Marto di DPR Senayan, Jakarta, Senin (4/2/2013).

Andy Timo sendiri saat rapat mempertanyakan ide atau pendapat Dahlan Iskan soal tidak ada lagi BUMN yang boleh mengajukan atau menerima PMN kecuali untuk penugasan atau BUMN strategis.

Pada kesempatan yang sama, Agus menegaskan, ke depannya tidak ada lagi konsep privatisasi melalui mekanisme strategic sales kepada investor terbatas seperti yang terjadi pada PT Indosat Tbk (ISAT).

"Kami juga tidak merekomendasikan strategic sales atau block sale (pelepasan dilepas secara bertahap atau tidak sekaligus)," tuturnya.

Sebelumnya, Dahlan meminta para direksi perusahaan pelat merah berpikir kreatif dan mencari jalan keluar sendiri dalam menyelesaikan persoalan di internal korporasi.

Bahkan ia berharap, setiap BUMN diminta tak bergantung pada PMN untuk menyokong aksi korporasi. Karena menurut Dahlan, PMN hanya akan dialokasikan untuk BUMN strategis dan penugasan khusus.

"Jangan harapkan PMN, kecuali industri strategis persenjataan, asuransi itu PMN otomatis seperti Askrindo dan Jamkrindo. Saya mau yang lain tidak ada lagi (yang berpikir minta PMN)," kata Dahlan.

Telkomsel Capai Penghargaan Tertinggi Di CNET Asia Reader's Choice Award

 

Jakarta - Dalam salah satu ajang penghargaan bergengsi untuk teknologi, CNET Asia Readers’ Choice Award, Telkomsel menyabet penghargaan tertinggi untuk Best Telco for Indonesia. Kejayaan Telkomsel pada ajang internasional tersebut, tidak lepas dari penilaian 70.000 pembaca CNET Asia.

Penyerahan penghargaan dilakukan Kamis lalu (31/1) di Singapura dilakukan oleh Senior Editor CNET Asia Reuben Lee kepada Head of Marketing Communications Group Telkomsel Irlamsyah Syam. Acara penyerahan penghargaan diikuti oleh berbagai brand dan produk yang paling populer dari berbagai kategori, termasuk ponsel, tablet, kamera, dan TV. Penghargaan untuk Best Telco sendiri merupakan kategori yang baru dalam penyelenggaraan kali ini.

Pemilihan Telkomsel sebagai Best Telco for Indonesia tidak main-main. Pengukuran dilakukan berdasarkan 3 parameter penilaian yakni Overall Brand Perception; Value for Money; dan Quality of Service. Ini menunjukkan bahwa Telkomsel diakui di tingkat Asia sebagai operator selular terbesar di Indonesia yang mampu menghadirkan layanan kelas dunia bagi para pelanggannya.

Terpilihnya Telkomsel sebagai Best Telco for Indonesia justru memacu Telkomsel untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. “Penghargaan ini tentu menjadi tantangan kami untuk terus menghadirkan layanan kelas dunia bagi masyarakat hingga wilayah terpencil dan perbatasan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen kami sebagai operator selular satu-satunya yang mayoritas sahamnya 65% dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan BUMN Telkom,” ungkap Head of External Corporate Communications Division Telkomsel Suryo Hadiyanto.

Garuda Buka Layanan Menuju London Tahun Ini

 

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA) mengoperasikan penerbangan langsung Jakarta-London. Penerbangan ini menghubungkan bandara Gatwick Airport, London dan bandara Soekarno-Hatta mulai kuartal empat tahun ini.

Garuda akan melayani penerbangan sebanyak enam kali tiap minggu. Untuk layanan tersebut, Garuda menyediakan pesawat Boeing 777-300 Extended Range berkapasitas sebanyak 314 penumpang, terdiri dari delapan kursi First Class, 38 kursi  Business Class, dan 268 kursi Economy Class.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, kehadiran rute penerbangan langsung Jakarta-London akan melengkapi rute internasional Jakarta - Abu Dhabi - Amsterdam. Pembukaan rute ini merupakan bagian dari program Quantum Leap 2011-2015 untuk mengembangkan jaringan penerbangan internasional.

"Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa, rute penerbangan baru ini akan dilayani dengan armada Boeing 777-300ER yang  dilengkapi dengan WiFi dan layanan "Chef on Board" untuk "First Class". Layanan ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang ketika melakukan penerbangan jarak jauh," kata Emirsyah Satar dalam keterangan persnya, Minggu (3/2/2013).

Emir mengatakan, Garuda memilih Gatwick sebagai bandara operasional untuk penerbangan langsung Jakarta-London karena kenyamanan serta luasnya jaringan dan pilihan aksesibilitasnya menuju negara-negara Eropa lainnya.

Pembukaan rute baru ini juga diharapkan dapat membuka akses langsung dari Asia Tenggara ke Eropa maupun sebaliknya. Selain rute tersebut, tahun ini Garuda Indonesia juga akan membuka rute-rute penerbangan internasional baru menuju Auckland dan Brisbane.

"Selain itu, Garuda Indonesia juga terus memperluas jaringan penerbangannya ke Eropa melalui "codeshare agreement" dengan maskapai-maskapai penerbangan internasional lainnya, termasuk Etihad Airways, yang memungkinkan penumpang untuk terbang ke 7 kota besar di seluruh Eropa," tambah Emir.

Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, pemerintah Inggris ingin menghubungkan Inggris dengan Indonesia yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

"Pembukaan rute penerbangan langsung ini menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan itu. Rute langsung dari London menuju Jakarta akan berdampak positif bagi sektor bisnis di Inggris, dan di sisi lain juga dapat mendorong Indonesia untuk semakin bersaing di kompetisi global," ujar David Cameron.

Informasi Transparansi Anggaran RI Naik

Saat ini, Indonesia berada di atas skor rata-rata 43 dari 100.

Ilustrasi grafik

Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan Internasional Budget Partnership, menunjukkan adanya peningkatan indeks transparansi anggaran Indonesia.

Pada 2010, skor transparansi anggaran Indonesia dalam hal menyediakan informasi anggaran secara substansial mencapai angka 51. Namun, pada 2012, skornya meningkat menjadi 62.

Saat ini, Indonesia berada di atas skor rata-rata 43 dari 100 negara yang disurvei.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 

Yuna Farhan, mengatakan bahwa menurut data, peningkatan skor OBI 2012 Indonesia karena ketersediaan delapan dokumen kunci anggaran yang diteliti OBI.

"Pada APBN 2012, pemerintah membuat dan mempublikasikan informasi anggaran di beberapa media dan laman Kementerian Keuangan. Sedangkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2010, yang sebelumnya dibuat tidak bisa diakses tapi pada 2012 sudah dipublikasikan," kata dia, saat berbicara di acara launching OBI 2012 Indonesia, di Jakarta, Minggu, 3 Februari 2013.

Peningkatan skor ini, menurut Yuna, juga dipengaruhi kecukupan informasi dalam dokumen, seperti nota keuangan yang mulai bertambah dan informasi target kinerja pemerintah.

Namun, dia mengaku bahwa dalam peningkatan skor OBI Indonesia pada 2012 itu masih memiliki kekurangan dan perlu dilakukan peningkatan transparansi anggaran di Indonesia.

"Saat ini, pemerintah belum mempublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjalan untuk tiga bulanan. Misalnya pada 2012, Kementerian Keuangan membuat laporan realisasi tapi terhenti pada bulan Agustus," tambah Yuna.

Selain itu, menurut Yuna, prestasi peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia ini bukanlah sebuah keberhasilan pemerintah semata. Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif global seperti open government.

Di ASEAN, RI Nomor 1 Dalam Keterbukaan Anggaran

RI mengalami peningkatan dalam hal skor indeks keterbukaan anggaran.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin pesat

Open Budget Index (OBI) atau Indeks Keterbukaan Anggaran 2012 yang dilansir Internasional Budget Partnership menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam hal skor indeks keterbukaan anggaran. Sebelumnya, pada 2010, Indonesia memiliki skor 51 dalam keterbukaan anggaran kepada publik. Menurut data OBI 2012, Indonesia memiliki skor 62.

Skor tersebut juga mendorong Indonesia menduduki peringkat paling tinggi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Tercatat, Filipina memiliki skor 48, Malaysia 39, Thailand 36, Timor Leste 36, Vietnam 19, Kamboja 15, dan Myanmar 0.

Lukman Hakim, peneliti dari Open Budget Survey, mengatakan bahwa peningkatan skor OBI 2012 Indonesia itu karena ketersediaan delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan pemerintah pusat kepada publik, serta menilai apakah informasi dalam dokumen sudah lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat.

Kedelapan kunci itu terdiri dari dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, rancangan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), nota keuangan dan Undang-undang APBN, penyajian sederhana dari dokumen anggaran kepada publik, laporan realisasi anggaran periodik (bulanan, dwi bulan, tri wulan, dan kuartal), laporan pelaksanaan APBN semester pertama, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), dan laporan hasil pemeriksaan LKPP.

Menurut Lukman, hasil dari OBI 2012 menunjukkan bahwa negara-negara maju cenderung memiliki tingkat transparansi anggaran yang tinggi. "Sedangkan, negara-negara yang memiliki tingkat demokrasi rendah memiliki skor keterbukaan anggaran kepada publik yang rendah," kata dia, saat berbicara di launching Open Budget Indek 2012 Indonesia, di Jakarta, Minggu 3 Februari 2013.

Ia menambahkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas benar-benar tergantung dari komitmen pemerintah. Selain itu, negara dengan ketergantungan donor yang tinggi, cenderung memiliki peningkatan signifikan dalam skor keterbukaan anggaran kepada publik.

Prestasi peningkatan OBI  Indonesia 2012 itu, kata Lukman, bukan sebuah keberhasilan pemerintah semata. "Peningkatan ini, bisa dicapai karena faktor lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik dan partisipasi masyarakat sipil," tuturnya.

Lion Air, Citilink, AirAsia, Siapa Paling Unggul?

Ketiga maskapai tersebut menyasar bisnis penerbangan berbiaya murah.

Masuknya maskapai penerbangan Lion Air ke pasar Malaysia lewat Malindo Airways, makin memanaskan persaingan di antara maskapai penerbangan berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC) di Tanah Air. Lion Air secara tak langsung membuka pertempuran dengan AirAsia yang memiliki pangsa pasar utama di Negeri Jiran itu.

Sebelumnya, AirAsia juga seolah telah membuka persaingan dengan Lion Air dengan membeli seluruh saham maskapai penerbangan nasional, Batavia Air.

"Pasar Indonesia cukup besar untuk tiga maskapai itu. Untuk saat ini, AirAsia belum besar-besar amat," kata pengamat penerbangan Alvin Lie, ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta.

Menurut Alvin, bisnis penerbangan berbiaya murah di Indonesia telah sejak lama menjadi arena pertempuran dari tiga maskapai besar. Ketiga perusahaan penerbangan itu adalah AirAsia, Lion Air, dan maskapai murah milik Garuda Indonesia, Citilink.

Bagi mantan pilot ini, persaingan bisnis maskapai LCC sebetulnya tak sepenuhnya terkait harga tiket murah. "Saya sangat tak setuju dengan ide banting harga. Mereka pasti punya level tertentu, di mana tak bisa lagi menurunkan harga tiket," katanya.

Ke depan, Alvin justru melihat persaingan tiga maskapai LCC di Indonesia justru terletak pada rute dan jadwal penerbangan. Strategi ini bakal menentukan sejauh mana perusahaan mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan maskapai LCC.

"Soal harga itu justru masalah teknis saja. Persaingan utama justru pada dua hal tadi," ujar Alvin.

Berikut analisis Alvin Lie soal tiga maskapai LCC di dalam negeri:

1. Lion Air

Lion Air dianggap layak dianggap sebagai maskapai penerbangan domestik Indonesia. Hal ini setidaknya terlihat dari sejarah Lion Air yang sudah mengoperasikan Lion Air dan Wings Air. "Lion Air unggul karena sudah mengoperasikan lebih dari satu maskapai," katanya.

Namun, Alvin menganggap, Lion Air masih harus membenahi sejumlah persoalan yang sering dikeluhkan konsumen. Perusahaan milik Rusdi Kirana ini diharapkan mampu meningkatkan layanan mutu dan standar keselamatannya.

"Catatan keselamatan Lion Air dalam beberapa waktu terakhir kurang baik. Selain itu, banyak kasus bagasi hilang," kata Alvin. "Kelemahan ini harus menjadi perhatian serius," kata dia.

2. Citilink

Anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink, dianggap sebagai lawan seimbang bagi maskapai penerbangan murah Lion Air, karena memiliki skala bisnis yang sama.

Keunggulan yang dimiliki Citilink adalah segmentasi dan bidikan konsumen yang sudah tegas dinyatakan sejak awal. Dengan induk usaha yang menggarap bisnis kelas premium, Citilink telah memiliki segmen jelas yaitu menyasar kelas bawah. Dukungan Garuda juga bisa menjadi keunggulan bagi Citilink.

3. AirAsia

Dengan sokongan pasokan pesawat dari Airbus, AirAsia dinilai mendapat amunisi untuk mendirikan operator baru di wilayah yang disasarnya.

Maskapai penerbangan asal Malaysia ini dinilai unggul dalam hal pelayanan bagi penumpangnya. Selain menawarkan sarana angkutan udara, AirAsia juga sudah melangkah jauh lewat kerja samanya dengan hotel. Tak hanya itu, AirAsia juga unggul dalam penawaran program-program khusus seperti paket liburan.

Lion Air Masuk Malaysia, Saham AirAsia Jatuh

Lion Air lewat Malindo Airways mulai merangsek masuk pasar Malaysia.

Ancaman Lion Air yang langsung menyasar pusat bisnis AirAsia di Malaysia, berdampak signifikan bagi perusahaan. Setidaknya, harga saham AirAsia Bhd tercatat jatuh 5 persen pada perdagangan awal di bursa saham Malaysia.

Pada perdagangan pukul 09.28 waktu Malaysia, saham AirAsia melemah 4,7 persen ke level RM3,04. Saham maskapai asal Malaysia ini sempat melorot ke level terendah sebesar RM3,03. Penurunan saham AirAsia cukup signifikan di tengah pembukaan indeks bursa saham Malaysia yang turun 0,12 persen.

"Dampak langsung yang dirasakan AirAsia adalah munculnya kontraksi dari margin keuntungan, karena adanya potensi persaingan harga," tulis Laporan Kenanga, seperti dikutip laman Reuters, Rabu, 12 September 2012.

Namun, Kenanga menilai, AirAsia kemungkinan mampu mengatasi kebijakan pemotongan tarif pesawat lewat sumber pemasukan lain. Seperti diketahui, AirAsia memiliki sejumlah perusahaan yang tergabung dalam AirAsia Group.

"Kami dalam posisi netral terhadap berita ini. Sama seperti kami tak melihat Malindo sebagai ancaman bagi AirAsia dalam jangka pendek," tulis Kenanga.

Sementara itu, Chief Executive Officer AirAsia, Tony Fernandes, seperti dikutip media setempat menampik adanya potensi persaingan panas dengan Malindo Airways.

Seperti diketahui, Lion Air dan mitranya asal Malaysia, National Aerospace and Defense Industries Sdn Bhd (NADI), berencana mengoperasikan maskapai penerbangan murah bernama Malindo Airways. Maskapai ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Mei tahun depan.

Dalam perusahaan patungan itu, Lion Air memiliki porsi saham sebesar 49 persen, sedangkan mitranya, NADI, menguasai 51 persen.

16 Januari, BUMN Navigasi Penerbangan RI Lahir

Saat ini, penetapan direksi sedang disusun.

Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 16 Januari 2013 mendatang akan meresmikan perusahaan pelat merah baru di bidang navigasi penerbangan. Perusahaan Air Trafic Control (ATC) tersebut diberi nama, Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi  Penerbangan Indonesia (PPNPI).

Saat ini, menurut Dahlan, penetapan direksi sedang disusun. Pihaknya juga telah memiliki direktur perusahaan pelat merah tersebut yaitu, Ichwanul Idrus, yang saat ini menjabat Direktur Navigasi Kementerian Perhubungan.

"Saya sudah ketemu, bicara, dan saya anggap sangat mampu, orangnya baik. Itu diajukan Kemenhub dan kita menilai sangat baik. Jadi, saya setuju dia jadi dirut," ujarnya di kantor PT Wijaya Karya Tbk, Jakarta, Selasa 8 Januari 2013.

Dahlan menuturkan, proses uji kepatutan dan kelayakan para calon direksi telah dilakukan. Pada pekan ini, diharapkan direksi perusahaan pelat merah tersebut telah disepakati.

Dengan penetapan ini, para pegawai ATC yang berada di Angkasa Pura I dan II pindah ke PPNPI. Sistem penggajiannya pun akan berubah dengan sistem baru.

"Sistem penggajian terserah, tetapi ada ide sementara 2-3 bulan itu digaji AP I atau II sambil nunggu sistemnya kelar," tambahnya.

Nantinya di bawah PPNPI, sistem navigasi di Indonesia akan dijadikan satu sistem. Tidak ada lagi pembagian sistem navigasi berdasarkan wilayah.

"Dengan ini Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara yang kebanyakan sistem," tuturnya.

Lima Bandara Dirancang Buka 24 Jam Nonstop

Sekarang tinggal kesiapan maskapai penerbangan beroperasi 24 jam.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan pembangunan landasan terbang ganda atau double runway untuk Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Usul itu disampaikan sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan transportasi penerbangan.

Selain penambahan jalur landasan pacu, Dinas Perhubungan Jatim juga mengusulkan penambahan jam operasional bandara. Meski secara insfrastruktur sudah siap, persoalannya kini bergantung pada kesiapan maskapai penerbangan yang bersedia bekerja 24 jam nonstop.

"Gubernur Jatim Soekarwo sudah mengusulkannya ke Kementerian Perhubungan, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan. Termasuk soal teknis dan anggaran masih dibahas," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, Selasa 25 September 2012.

Hingga saat ini, Bandara Internasional Juanda masih memiliki satu landasan pacu. Selain untuk keberangkatan dan kedatangan, landasan terbang itu juga makin padat, karena digunakan pesawat nonkomersial.

"Satu landasan terbang, tapi dua kepentingan, yakni komersial dan kepentingan penerbangan TNI. Akan lebih baik jika ada dua landasan, sehingga dapat memecah atau mengurangi kepadatan," katanya.

Di Bandara Juanda, jarak pesawat kedatangan dan keberangkatan hanya berkisar 1,20 menit. Sementara itu, kapasitas terminal 6,5 juta penumpang. Tahun ini, diprediksi jumlah penumpang di Bandara Juanda bisa mencapai 14 juta orang.

Dengan kondisi itu, Wahid melanjutkan, upaya mengurangi kepadatan di bandara perlu segera dilakukan. Selama ini, pihak bandara sebetulnya sudah merenovasi gedung terminal lama menjadi lebih megah sekelas terminal internasional.

"Kapasitas terminal lama sebanyak 6,5 juta penumpang. Kalau ditotal dengan terminal baru sekarang, jumlahnya masih 13 juta penumpang. Sehingga, jika dioperasikan 2013, di Bandara Juanda tetap mengalami kelebihan kapasitas," lanjutnya.

Bandara 24 Jam

Sebelumnya, pemerintah mengakui tengah mengkaji penerapan jam operasional bandara selama 24 jam sehari. Untuk mematangkan rencana tersebut, pemerintah bahkan telah menetapkan lima bandara sebagai proyek percontohan.

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, mengakui, pihaknya telah menyetujui rencana tersebut. Kini, pihaknya tengah mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut.

Rencananya, lima bandara yang masuk dalam proyek percontohan tersebut adalah bandara skala internasional seperti Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Polonia Medan, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Hasanuddin Makassar.

Lembaga Navigasi Penerbangan Berdiri, Apa Fungsinya?

Lembaga ini fokus pada keselamatan penerbangan di Indonesia.

Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) akan memfokuskan diri terhadap bidang navigasi. Selain itu, lembaga tersebut berfungsi memudahkan navigasi penerbangan, sehingga bisa menjamin pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia.

"Pendirian lembaga baru ini (LPPNPI) akan fokus khusus di bidang navigasi, mulai dari penyediaan alat-alat navigasi, menyediakan SDM yang berkualitas, dan lebih berkonsentrasi pada keselamatan penerbangan," ujar Juru Bicara Kementerian BUMN, Faisal Hilmi, kepada VIVAnews, Kamis 31 Januari 2013.

Misalnya, dia melanjutkan, penerbangan pesawat Garuda Indonesia dari Surabaya ke Jakarta yang dijadwalkan pukul 10.10 WIB, tiba-tiba maju menjadi pukul 10.00 WIB. Data take off pesawat itu akan terekam di ATC Jakarta, sehingga pesawat Garuda itu harus antre dengan pesawat lainnya yang hendak take off di waktu yang sama.

Lalu, Faisal menambahkan, para pilot harus melapor ke pihak tertentu untuk mengetahui posisi pesawat saat di udara maupun di darat, sehingga waktu yang terbuang saat take off dan landing bisa dihilangkan.

Menurut dia, perusahaan baru itu juga bisa memangkas birokrasi dan mempermudah pengawasan penerbangan. "Dengan adanya Perum LPPNPI, pekerjaannya akan lebih direct dan memangkas birokrasi, sehingga keselamatan penerbangan di Indonesia akan lebih terjamin, termasuk pengawasannya," kata Faisal.

Kemenhub Bujuk Lion Air dan Sriwijaya Untuk Ikut 'Caplok' Rute Batavia Air

 

Jakarta - Pasca keputusan pailit, sejumlah rute penerbangan Batavia Air saat ini diambil alih oleh Mandala Airlines. Kementerian Perhubungan juga meminta Lion Air dan Sriwijaya Air ikut mengambil alih rute Batavia Air.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti di kantornya, Jakarta Rabu (30/1/2013).

"Yang sudah saya telepon Lion Air sudah sanggup, dan mungkin Sriwijaya dengan harga minimum, nggak mencari untung," jelas Herry.

Sampai saat ini memang Mandala Airlines, ujar Herry, sudah melakukan kesepakatan pengambilalihan beberapa rute milik Batavia Air. Namun Herry tidak menjelaskan rute apa saja yang diambil.

Sebelum pailit, Batavia mempunyai 44 rute penerbangan, dari sebelumnya 64 rute penerbangan.

Dimulai dari usaha agen travel dan tumbuh menjadi usaha charter angkutan udara. Batavia Air berdiri di 2001. Kemudian di 2002, Batavia Air memperoleh Sertifikasi sebagai Operator Penerbangan.

Batavia Air yang dimiliki oleh keluarga Yudiawan Tansari, pengusaha asal Pontianak, Kalimantan Barat ini mengoperasikan lebih dari 170 penerbangan setiap harinya dan melayani 42 kota tujuan di seluruh Indonesia.

Batavia Air memiliki 36 armada pesawat yang terdiri dari Boeing 737-300, Boeing 737-400, Airbus A-319, Airbus A-320, dan Airbus A330.

Tumbuh positifnya Batavia Air dilirik maskapai asal Malaysia AirAsia. Pada September 2012, AirAsia Berhard bersama anak usahanya PT Fersindo Nusaperkasa (pemegang saham Indonesia AirAsia) berencana mengambil alih 76,95% saham maskapai penerbangan lokal Batavia Air. Fersindo dapat 51% dari total saham PT Metro Batavia (Batavia Air) yang diambil dan sisanya menjadi hak AirAsia Berhard (Malaysia).

Daftar Maskapai Penerbangan Indonesia yang Sudah 'Bangkrut'

 

Jakarta - PT Metro Batavia (Batavia Air) sudah berhenti beroperasi sejak dini hari malam tadi pada pukul 00.00 WIB. Batavia Air bukan satu-satunya yang pernah mengalami ini.

Masih segar di ingatan kita, PT Mandala Airlines yang secara mengejutkan dijatuhi putusan pailit dua tahun ke belakang. Padahal, maskapai penerbangan itu sudah menjual tiket untuk keberangkatan mendatang.

Untungnya, Mandala bisa terbang lagi setelah dibeli oleh Sandiaga Uno melalui PT Saratoga Investment Group dan Tiger Airways. Maka dari itu, Mandal tidak akan masuk dalam daftar di bawah ini.

Tidak hanya maskapai yang ditutup karena pailit, ada juga yang ditutup gara-gara izinnya dicabut. Seperti yang terjadi pada Adam Air yang pada 18 Maret 2008, izin terbangnya atau Operation Specification dicabut Kementerian Perhubungan.

Berikut ini adalah daftar maskapai penerbangan yang pernah menjelajahi wilayah angkasa Indonesia. Kini, maskapai-maskapai penerbangan itu sudah berhenti beroperasi.

Berikut ini hasil penelusuran detikFinance dari berbagai sumber, Kamis (31/1/2013).

Sempati Air

Didirikan pada Desember 1968 dengan nama PT Sempati Air Transport, Sempati memulai penerbangan perdananya pada Maret 1969 menggunakan pesawat DC-3. Sempati awalnya hanya menawarkan jasa transportasi bagi karyawan perusahaan minyak, namun setelah DC-3 tambahan serta Fokker F27 dibeli, Sempati memulai penerbangan berjadwal ke Singapura, Kuala Lumpur dan Manila.

Nama perusahaan berubah menjadi Sempati Air pada tahun 1996. Ketika krisis moneter 1998 menghantam Indonesia, Sempati Air terpaksa menjual atau mengembalikan pesawatnya. Sempati Air berhenti beroperasi sejak 5 Juni 1998. Kode IATAnya, SG, kini kode itu digunakan oleh maskapai penerbangan dari India SpiceJet.

Adam Air

PT. Adam SkyConnection Airlines didirikan oleh Sandra Ang dan Agung Laksono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR saat itu. Maskapai ini mulai beroperasi pada 19 Desember 2003 dengan penerbangan perdana ke Balikpapan.

Pada awal beroperasi Adam Air menggunakan dua Boeing 737 sewaan. Setelah berbagai insiden dan kecelakaan yang menimpa industri penerbangan Indonesia, pemerintah membuat pemeringkatan atas maskapai-maskapai tersebut.

Dari hasil pemeringkatan yang diumumkan pada 22 Maret 2007, Adam Air berada di peringkat III yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan.

Akibatnya Adam Air mendapat sanksi administratif yang ditinjau ulang kembali setiap 3 bulan. Setelah tidak ada perbaikan kinerja dalam waktu 3 bulan, Air Operator Certificate Adam Air kemudian dibekukan.

Pada April 2007, PT Bhakti Investama Tbk (BHIT) melalui anak perusahaannya Global Air Transport membeli 50% saham Adam Air dari keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman, namun setahun kemudian pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi.

Kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik Bhakti Investama tersebut.

Pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Operation Specification Adam Air dicabut Kementerian Perhubungan melalui surat bernomor AU/1724/DSKU/0862/2008. Isinya menyatakan bahwa Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya berlaku efektif mulai pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008.

Sedangkan AOC (Aircraft Operator Certificate)nya juga ikut dicabut pada 19 Juni 2008, mengakhiri semua operasi penerbangan Adam Air.

Buraq Indonesia

Buraq dalam agama Islam adalah nama seekor kuda bersayap. Maskapai ini didirikan oleh J.A. Sumendap, putra asli Manado, demi membuka prasarana perhubungan dan transportasi dari dan ke Kalimantan pada akhir 1960-an.

Selama tiga dekade beroperasi, banyak suka duka yang telah dialami Bouraq berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada dekade 80-an, Bouraq makin melaju. Saat itu Bouraq memiliki 4 (empat) pesawat Vicker Viscount (VC-843), 3 (tiga) buah Casa NC-212 dan 16 (enambelas) BAE-748 seri 2A dan 2B.

Sampai pada tahun 1997 Bouraq bahkan memiliki 10 (sepuluh) buah Hawker Siddeley 748 dan 8 (delapan) B-737-200. Sayangnya, krisis ekonomi menerpa Indonesia.

Bouraq akhirnya mengambil bermacam langkah strategis agar mempu tetap bertahan, seperti penciutan armada, menutup beberapa operasi jalur penerbangan yang dinilai kurang menguntungkan.

Krisis ekonomi tidak berarti seluruh kegiatan operasional Bouraq terhenti sama sekali. Segala upaya terus dilakukan manajemen Bouraq di bawah kepemimpinan Danny Sumendap, putra dari J.A. Sumendap agar bisa bertahan hidup.

Pada penghujung 2004 Bouraq Airlines telah berhenti beroperasi karena kalah bersaing dengan operator penerbangan yang baru yang bermunculan di awal masa reformasi.

Indonesia Airlines

PT Indonesian Airlines Aviapatria didirikan tahun 1999 dan mulai beroperasi Maret 2001. Pada September 1999, ia memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penerbangan berjadwal di 46 rute.

Perusahaan ini dimiliki oleh investor perorangan (75%) dan Rudy Setyopurnomo (25%), Presiden Direktur maskapai ini. Indonesian Airlines menghentikan operasinya pada tahun 2003. Setelah itu kantor pusatnya juga ditutup.

Rudy Setyopurnomo kemudian bekerja pada Grup RGM Group yang mengoperasikan 4 pesawat kecil sebelum akhirnya dipilih Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memimpin maskapai pelat merah, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

Maskapai ini pernah mengoperasikan 1 Boeing 727-200, 2 Boeing 737-300 dan 2 Boeing 747.

Linus Airways

Linus Airways adalah salah satu maskapai penerbangan regional Indonesia. Maskapai ini pernah melayani beberapa kota di Indonesia antar lain Pekanbaru, Medan, Semarang, Palembang, Batam dan Bandung.

LINUS sendiri merupakan kependekan dari 'Lintasan Nusantara'. Linus Airways yang berbadan hukum perseroan PT Linus Airways sejak 1 Juni 2004 ini, baru mengantongi ijin terbang (Air Operator Certificate/AOC) no 121-029 dari Kementerian Perhubungan 13 Februari 2008.

Dikarenakan alasan kesulitan likuiditas maka terpaksa pemerintah secara resmi telah mencabut izin rute Linus Air, sehingga menghentikan layanannya sejak 27 April 2009.

Satu Nusa, Satu Waktu

Penyatuan Zona Waktu Menguntungkan Dari Sisi Ekonomi

Irlandia, 1876. Sandford Fleming telah mengantongi tiket kereta untuk satu perjalanan yang dirancangnya. Agen perjalananannya telah mengatur jadwal keberangkatan mengasyikkan, pukul 5.35 malam waktu setempat.

Insinyur Kanada itu pun telah hadir di stasiun menjelang waktu keberangkatan. Tapi, sial. Kereta rupanya telah berangkat 12 jam sebelumnya, pada pukul 5.35 pagi. Fleming pun bingung. Standar waktu dunia saat itu memang amburadul. Kisah itu diungkap dalam buku Time Lord: Sir Sandford Fleming and the Creation of Standard Time.

Pengalaman buruk itu lalu membuat Fleming berpikir: bumi satu, mestinya pembagian waktu bisa diatur bersama. Dia lalu membagi waktu berdasarkan rotasi bumi 24 jam. Bumi bulat dihitung 360 derajat, dan lalu dibagi dalam 24 zona waktu.

Titik nol atau toloknya berasal dari Greenwich,  di bujur 0 derajat. Ini berarti, waktu di tiap garis bujur selebar 15 derajat dapat berbeda satu jam lebih lambat, atau lebih cepat dari Greenwich.

Setelah perdebatan panjang, di hadapan para pemimpin dari penjuru dunia di Konferensi Meridian Internasional, inovasi pembagian waktu dunia karya Fleming pun diterima. Sejak 1884 dunia memakainya. Tak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan Greenwich Mean Time (GMT) pula, Indonesia kini menetapkan tiga zona waktu. Untuk bagian barat GMT +7, GMT+8 untuk wilayah tengah, dan GMT+9 bagi Indonesia bagian timur. Begitulah keputusan pemerintah, dan warga menyusun irama hidupnya setiap hari berdasarkan zona waktu itu.

Tapi, ada satu ide menyentak pekan lalu: bagaimana kalau tiga zona waktu itu dihapus, dan Indonesia hanya punya satu standar waktu saja, di GMT +8?  Usulan itu datang dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), pada 9 Maret 2012.

Apa pertimbangannya? "Kami ingin memeluk orang-orang agar sama. Bangun sama-sama, tidur juga sama-sama (waktunya)," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto kepada VIVAnews.

Hanya itu saja?

Alasan ekonomi
Tentu, kata Lucky, alasan utama untuk penyatuan waktu adalah ekonomi. Dia menunjuk usulan Sekretariat KP3EI berjudul GMT+8 For Stronger and Competitive Indonesia, yang menguji penerapan pembagian tiga zona waktu Indonesia dan dampaknya bagi sejumlah sektor.

Menurut studi lembaga itu, di bidang birokrasi misalnya, ternyata waktu efektif kegiatan pemerintahan dalam sehari hanya 180 menit atau 3 jam saja. Padahal, jam kerja tersedia dalam satu hari adalah 480 menit (8 jam).

Ilustrasinya begini. Pegawai di wilayah timur Indonesia baru efektif bekerja pada pukul 10.00 WIT. Soalnya, mereka menunggu rekan di wilayah barat yang baru mulai buka pintu kantor pada saat sama (08.00 WIB).

Atau di sektor pasar modal. Para pedagang surat berharga Indonesia bagian timur  ternyata hanya bisa efektif bekerja selama 1 jam. Sementara di wilayah tengah 3 jam. Padahal, Bursa Efek Indonesia yang bermarkas di Jakarta, beroperasi selama 5 jam mulai pukul 9.30 hingga 16.00 WIB.

Pengurangan waktu ini punya dampak penting. Asumsinya, jika nilai transaksi bertambah 15 persen, maka transaksi akan bertambah Rp60 triliun per tahun.  "Katakanlah transaksi di bursa sekarang Rp4 triliun per hari, atau per jam Rp400 miliar-500 miliar. Kalau dimajukan sejam, tambahan nilai transaksi di pagi hari saja bisa mencapai 500 miliar," ujar Lucky.

Tentu saja pasar modal gembira dengan usulan itu. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Eddy Sugito, menyatakan ide penyatuan zona waktu bakal memudahkan jalannya transaksi. Warga juga tak lagi bingung.  "Dalam mengelola perjalanan, diskusi, acara, dan pekerjaan jadi lebih mudah. Perbedaan antara satu pulau dengan pulau lain menjadi tidak ada," kata Eddy kepada VIVAnews.

Dalam soal bisnis juga punya dampak. KP3EI menemukan waktu efektif di Indonesia bagian timur hanya berjalan 4 jam. Singkatnya waktu itu karena pengusaha di Papua misalnya, baru bertransaksi sekitar pukul 11.00 WITA. Soalnya, mereka mencocokkan waktu kerja mitra mereka di wilayah barat.

Celakanya, karena soal beda waktu ini, banyak pemodal mencari dunia usaha yang buka terlebih dahulu seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.  Dengan penggabungan zona waktu, KP3EI yakin minimal 600 jam waktu bisnis dapat diamankan oleh setiap unit usaha di tanah air. 

Di Indonesia bagian timur, perbedaan jam kerja sudah muncul lama. Wakil Kepala Wilayah BRI Papua, E Malau mengatakan, perbedaaan waktu 2 jam antara Indonesia bagian barat dan Timur, sangat terasa di urusan perbankan. ”Jam 5 sore kami sudah menghentikan kegiatan, tapi di wilayah barat masih jam 3, dan sedang giat-giatnya. Akibatnya kita terpaksa menunggu hingga jam 7-8 malam, karena harus membuat laporan,” ujarnya.

Hemat energiTak hanya bisnis perbankan, penggabungan zona waktu dipercaya akan meningkatkan kinerja bisnis jasa logistik di semua lini. Termasuk bisnis dunia penerbangan. Terutama pengaturan waktu terbang, produktivitas pesawat, dan efisiensi lembur kru pesawat, serta peningkatan volume konsumen penerbangan. "Garuda Indonesia menyatakan mendukung recana penggabungan ini," Lucky Eko menambahkan.

Andre, Direktur Irian Jaya Sehat, distributor minuman bersoda berkisah, dia selama ini telah membuang sedikitnya 2 jam waktu efektif setiap harinya. Selama ini, dia menambahkan, perbedaan 2 jam, sangat mengganggu usahanya, terutama  soal transaksi keuangan, maupun laporan perusahaan.

Ihwal penyatuan zona waktu rupanya pernah juga dilontarkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).  Pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak sekitar pukul 6-9 malam akan berkurang jika pelanggan lebih cepat istirahat.  Dengan mengubah WIB mengikuti WITA, rentang waktu beban puncak berjalan mulai pukul 7 sampai 10 malam, secara tak langsung berkurang. Masyarakat lebih cepat tidur. Beban  listrik di pagi hari juga akan berkurang karena pelanggan terbesar PLN dari golongan tarif R-1 lebih cepat bangun untuk berkegiatan di luar rumah.

KP3EI tak melulu melihat segi keuntungan ekonomi. Penyatuan sistem zona waktu dianggap bisa membantu memperkuat semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, semacam satu bangsa, satu bahasa, dan kini satu waktu. “Perhatian” pemerintah pusat dianggap akan lebih merata ke semua wilayah.

9 kali berubah
Meski usulan penyatuan zona waktu ini sempat membuat heboh, sebetulnya bagi Indonesia, ini bukanlah soal baru.

Sejak Jepang bekuasa di nusantara pada 1942, Jepang menyatukan zona waktu yang pernah disusun para pengusaha pribumi dan Belanda. Pada 1932 hingga 1942, Belanda membagi waktu bagi nusantara menjadi 6 zona.

Di tangan Jepang, standar waktu Indonesia mengikuti Tokyo yaitu GMT+9. Alasannya sederhana. Jepang ingin membuat efektif operasi militer mereka. Tentu saja tujan lain adalah “menjepangkan” wilayah Koloni. Ini juga bukan baru. Pada 1908, dibawah Belanda, nusantara jajahan ini ikut pembagian waktu di negeri Belanda.

Aturan lebih lokal dibuat pada 6 Januari 1908. Lewat Gouvernements besluit, Belanda memutuskan zona waktu Jawa Tengah dan Batavia dengan perbedaan waktu 12 menit. Peraturan resmi berlaku 1 Mei 1908, tapi hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Di luar wilayah itu, Belanda sama sekali tak mengaturnya.

Baru pada 1918, Belanda akhirnya mengatur pembagian zona waktu untuk wilayah di luar Jawa seperti Sumatera Barat dan Timur serta Balikpapan. Misalnya, Padang  berbeda waktu 39 menit lebih lambat dari Jawa Tengah. Balikpapan berselisih 8 jam 20 menit lebih cepat dari Greenwich.

Pada 1924, Belanda menetapkan selisih waktu antara Jawa Tengah dengan Greenwich adalah 7 jam 20 menit lebih cepat dari Greenwich. Di luar peraturan itu, pembagian waktu tiap daerah ditentukan oleh Hoofden van Gewestelijk Bestuur in Buitengewesen.

Memasuki 1930-an, penerbangan internasional dari Hindia Belanda ke Singapura dan Australia dibuka. Hindia Belanda, untuk pertama kalinya, membagi enam zona waktu sejak 11 November 1932. (Lihat Infografik: Mengubah Zona Waktu).

Selain pertimbangan penerbangan, kebiasaan masyarakat pemakai jam matahari juga menjadi alasan keluarnya peraturan ini.  Pemerintah kolonial berharap masyarakat itu tak dirugikan dengan pembagian waktu ini. Ada selisih waktu, tiap zona 30 menit.

Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, dan Belanda menduduki kembali sebagian daerah di Indonesia pada 1947, sistem waktu di Indonesia diringkas menjadi tiga zona. Tiap zona berselisih GMT +6, +7, dan +8, kecuali Papua yang berselisih GMT + 9. Namun, pembagian ini tak berlangsung lama. Pada 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia kembali ke pembagian enam zona waktu dengan selisih 30 menit tiap zona.

Seperti ditulis oleh historia.co.id, aturan ini tertuang dalam Keppres RI No. 152 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1950. Hanya Irian yang masih menggunakan peraturan Belanda tahun 1947 karena masih diduduki Belanda. Keppres itu bertahan selama 13 tahun.

Pada 1963, Indonesia mengubah kembali zona waktu menjadi tiga zona waktu: barat, tengah, dan timur. Irian Jaya yang telah kembali ke wilayah Indonesia masuk zona timur bersama daerah tingkat I Maluku karena terletak pada 135 derajat bujur timur. Selisih waktunya dengan GMT adalah + 9. Pembagian itu resmi dimulai sejak 1 Januari 1964.

Peraturan itu bertahan sampai 1987, ketika pemerintah membuat kebijakan memutuskan Bali masuk ke zona tengah karena pertimbangan pariwisata, sedangkan Kalimantan Barat dan Tengah ditarik ke zona barat dari zona tengah. Indonesia tetap dengan zona tiga waktu sampai hari ini.

Ide penyatuan zona waktu ini tentu saja membangkitkan pro dan kontra. Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan Antariksa (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan pembagian waktu di Indonesia sekarang sudah tepat secara internasional. Posisi Indonesia ada di  95 hingga 141 derajat garis bujur timur.  Artinya zona waktunya terbagi tiga.

Sayangnya, diakui Thomas, penentuan zona waktu di dunia seringkali dibuat oleh dua alasan utama, politis dan ekonomis. China sengaja menyatukan penentuan zona waktu mereka ke dalam satu waktu karena alasan politis. (Baca juga Membunuh “30-12-2011” di Samoa). Sementara Amerika Serikat yang tetap 4 zona waktu dengan alasan ekonomis.

Ide penggabungan zona waktu di tanah air, bagi Thomas dianggap kurang tepat. Setidaknya, harus dikaji lebih mendalam. "Jika disesuaikan jam standar, maka WIB akan dipaksakan bekerja lebih awal, sedangkan WIT lebih pagi," kata dia. Risikonya,  waktu produktif masyarakat tak sesuai dengan aktivitas matahari, terutama bagi yang terbiasa dengan jam matahari.

Besok, Penyatuan Zona Waktu Ditentukan

Besok merupakan tenggat terakhir jadi atau tidaknya satu zona waktu

Kuadran Waktu, Jam Modern Tertua Asal Inggris

Penyatuan zona waktu di Indonesia yang akan dilakukan pada tahun ini paling lambat ditentukan besok, Kamis 26 Juli 2012. Saat ini kepastian tersebut masih menunggu keputusan dari Presiden.

Kepala Divisi Humas dan Promosi, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Edib Muslim, mengungkapkan, besok masuk hari ke 90 atau tenggat waktu terakhir, jadi atau tidaknya kebijakan itu diterapkan pada 28 Oktober 2012.

"Sekarang masih menunggu keputusan Presiden," ujar Edib di Jakarta, Rabu 25 Juli 2012.

Edib mengungkapkan, 90 hari tersebut merupakan masa persiapan kebijakan tersebut sesuai dengan permintaan Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia. Bank Indonesia, menurut Edib, membutuhkan tenggang waktu tersebut untuk melakukan sinkronisasi perangkat perbankan baik infrastruktur maupun fasilitas lainnya untuk nasabah.

"Serta, notifikasi ke perbankan internasional dan pusat keuangan dunia," katanya.

Sementara itu Kemenhub, membutuhkan waktu tersebut guna sinkronisasi waktu kerja moda transportasi yang beroperasi. Misalnya menyesuaikan jadwal penerbangan dan transportasi lainnya.

Edib menegaskan, dengan penerapan kebijakan tersebut, kinerja pemerintahan dapat terakselerasi. Pasalnya, sistem online yang terintegrasi sebagai salah satu perangkat kebijakan tersebut, membuat efisiensi kerja pegawai negeri sipil akan lebih efektif. "Jam kerja PNS ini makin panjang secara kualitas," katanya.

Lebih jauh soal satu zona waktu ini, baca liputan khusus VIVAnews Satu Nusa Satu Waktu.

Hatta Bantah Rencana Penyatuan Zona Waktu Batal

Pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan penyatuan zona waktu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, membantah pemerintah menghentikan rencana penyatuan zona waktu. Pembahasan mengenai rencana tersebut masih dilakukan.

"Ya gak dibatalin lah, kita tunggu aja perkembangan sosialisasinya," kata Hatta di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 30 Januari 2013.

Pernyataan Hatta ini membantah pernyataan Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wuryanto, yang mengatakan rencana penyatuan zona waktu batal karena sudah tidak lagi menjadi prioritas.

Hatta menegaskan pembahasan mengenai rencana penyatuan zona waktu masih terus dilakukan saat ini. Pemerintah tidak membatalkan rencana tersebut.

Menurut Hatta, membutuhkan waktu yang lama guna merealisasikan kebijakan tersebut. Saat ini pemahaman masyarakat soal kebijakan tersebut masih kurang.

Hata mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ini. Pasalnya seluruh aspek akan terpengaruh nantinya. "sosialisasinya masih perlu. Masih banyak yang belum paham masih banyak yang belum setuju, harus hati-hati."

Pramugari Batavia Air Bingung Maskapainya Pailit

Sebab hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari manajemen.

Operasional maskapai penerbangan Batavia Air dihentikan pada 31 Januari 2013 pukul 00.00 WIB, setelah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Terkait dengan keputusan pailit ini, sejumlah kru Batavia Air mengaku terkejut dengan kabar ini. Apalagi, hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari direksi.

Salah satu pramugari yang bertugas di maskapai ini, Lia Margareth, mengatakan, beberapa kru sudah mencium kepailitan perusahaan tempat mereka bekerja sejak beberapa bulan lalu.

"Jadwal penerbangan saya dan beberapa teman pramugari lainnya bulan ini sudah tidak full. Lebih banyak standby di rumah. Kami jadi bingung," kata Lia kepada VIVAnews.

Selain itu, menurut Lia, kabar bahwa perusahaannya dalam kondisi tidak baik tercium saat mereka mendengar kabar bahwa Batavia gagal tender pada pemberangkatan haji beberapa waktu lalu.

"Banyak faktor, kabarnya selain maintenance Airbus yang mahal, ada utang dan korupsi juga, tapi saya tidak tahu secara pasti," ungkapnya.

Lia yang sudah enam tahun bekerja di Batavia Air ini menuturkan bahwa pembayaran gajinya bulan ini sempat mundur dua hari. Dari yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 27, menjadi tanggal 29.

"Saya masih dikontrak sampai bulan Oktober 2013. Uang penerbangan saya bulan Januari ini seharusnya dibayarkan tanggal 15 bulan depan, tapi saya tidak tahu apakah akan dibayar perusahaan atau tidak," keluhnya.

Atas alasan itu, Lia tidak mengaku tak banyak berharap perusahaannya akan memberikan para karyawan pesangon atau tidak.

"Yang kami tunggu sekarang adalah keputusan perusahaan terhadap nasib kami. Saya sendiri sudah mulai melamar ke perusahaan-perusahaan lainnya," ujar Lia.

Manajemen Batavia Air mengaku menerima putusan pailit yang diajukan oleh  perusahaan sewa guna pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC) terhadap Batavia Air.

"Manajemen Batavia Air pun menerima putusan pailit tersebut," ujar PR Manager Batavia Air Elly Simanjuntak dalam siaran persnya.

Gugatan pailit ini menyangkut ketertarikan Batavia Air untuk mengambil pesawat jenis pesawat wide body Airbus 330 untuk angkutan penerbangan jemaah haji. Ternyata, tiga tahun berturut-turut Batavia Air tidak mendapatkan proyek haji, sehingga terjadi tunggakan-tunggakan pembayaran.

ILFC kemudian melayangkan permohonan pailit kepada Batavia Air  ke  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 20 Desember 2012. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menunjuk empat kurator untuk  membantu menanggani segala urusan dan dampak dari penutupan perusahaan Batavia Air.

Mereka adalah Turman Panggabean, Andra Reinhard Sirait Lawfirm Duma & Co,  Permata N Daulay Law Firm PN Daulay & Partners, dan  Alba Sukma Hadi Sukma & Partners. Tim kurator ini akan mengurusi masalah refund atau endorse tiket para penumpang, cargo, pajak/tax, penyelesaian karyawan Batavia Air, mitra terkait seperti para travel agent,  kreditor, dan lain-lain.

Pukul 00:00 WIB, Batavia Air Berhenti Operasi

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempailitkan Batavia Air.

Maskapai penerbangan Batavia Air resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Batavia Air, R. Cahyo Wibowo, menyatakan Batavia Air akan berhenti beroperasi pada 31 Januari 2013 pukul 00.00 WIB.

"Secara resmi, kami nyatakan Batavia Air berhenti beroperasi pada pukul 00.00 WIB," ujarnya usai persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari 2013.

Menurut Cahyo, dari 31 armada pesawat Batavia Air, tinggal 14 armada yang beroperasi. Namun, per 31 Januari 2013, 14 armada tersebut akan berhenti beroperasi.

"Dengan sangat terpaksa, seluruh kegiatan operasional bisnis penerbangan Batavia Air ditutup sesuai Pasal 24 UU Kepailitan pukul 00.00 WIB, karena kewenangannya beralih ke kurator," ungkap dia.

Majelis hakim juga telah menunjuk Nawawi Pamulangu sebagai Hakim Pengawas, dan Andrea Reinhart Pasaribu, Permata Nauli Dauly, Alba Sukma Hadi, Turman M Hutapea sebagai kurator.

Menurut Cahyo, para kurator tersebut akan membantu menangani segala urusan dan dampak dari penutupan perusahaan Batavia Air.

"Semua pihak yang berkepentingan diharapkan menunggu arahan dari kurator tersebut, termasuk urusan tiket, penumpang, cargo, pajak, para pegawai, dan mitra terkait seperti travel agen, dan kreditur," ujar Cahyo.

Seperti diketahui, ILFC mengajukan permohonan pailit kepada PT Metro Batavia. Gugatan pailit tersebut terkait dengan pesawat Airbus A330 yang dioperasikan maskapai swasta nasional tersebut untuk angkutan haji yang disiapkannya. Namun, Batavia tidak mendapatkan tender pengangkutan haji sehingga pesawat tidak maksimal dioperasikan.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai Batavia Air tidak mampu membayar utang sebesar US$4,68 juta kepada International Lease Finance Corporation (ILFC).

"Adanya utang terbukti, utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih, utang tidak dibayar oleh PT Metro Batavia, dan terbukti adanya kreditur lain dalam perkara itu," ujar Humas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Bagus Irawan, Rabu, 30 Januari 2013.

Menurut Bagus, semua ketentuan Pasal 2 ayat 11 UU Kepailitan telah terpenuhi dan Batavia Air wajib dipailitkan. "Utang itu jatuh tempo pada 13 Desember 2012," ungkap dia.

Penumpang Batavia Air Ditampung Mandala Air

Bila Mandala kewalahan ditampung maskapai lain

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakti, mengatakan manajemen Batavia telah bekerja sama dengan Mandala Air untuk mengambil alih rute-rute penerbangan besok. Mandala melayani para penumpang Batavia Air yang sudah terlanjur membeli tiket untuk besok.

Jika pihak Mandala kewalahan dan tidak bisa melayani mereka, Mandala akan memberikan voucher pengganti yang bisa digunakan oleh penumpang jika maskapai itu sudah bisa melayani lagi.

Lion Air dan Sriwijaya akan menampung limpahan dari Mandala itu. Herry mengimbau maskapai penerbangan yang mengambil alih rute penerbangan Batavia Air--selain Mandala-- tidak memungut biaya yang tinggi untuk tiket penerbangan 31 Januari 2013.

"Kami harap supaya penumpang diberi tiket dengan harga yang minimum," kata Herry Bakti saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 30 Januari 2013.

Kepala Bagian Hukum dan Humas Kemenhub, Israfulhayat, mengatakan Kemenhub minta manajemen Batavia stand by di bandara-bandara untuk memberikan penjelasan kepada para penumpang tentang rute-rute yang tidak jadi diberangkatkan.

"Kepada Batavia Air dan personilnya, telah diinstruksikan untuk tetap berada di lapangan dan memberikan informasi/penjelasan mengenai kondisi Batavia Air kepada calon penumpang, serta langkah-langkah penanganan penumpang," ujarnya.

Batavia Air diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah digugat ILFC. ILFC mengajukan permohonan pailit kepada PT Metro Batavia. Gugatan pailit tersebut terkait dengan pesawat Airbus A330 yang dioperasikan maskapai swasta nasional tersebut untuk angkutan haji yang disiapkannya. Namun, Batavia tidak mendapatkan tender pengangkutan haji sehingga pesawat tidak maksimal dioperasikan.