Parpol diharap tak sekedar rekrut caleg berdasarkan popularitas.
Direktur Eksekutif Media
Survey Nasional (Median), Rico Marbun, lembaga surveinya merilis temuan
yang patut dicermati oleh partai-partai politik yang menjadi peserta
pemilu 2014 terkait seleksi calon anggota legislatif (caleg).
Menurut
Rico, pola parpol peserta pemilu 2014 mesti meninggalkan pola yang lama
dalam menjaring maupun merekrut calegnya. Beberapa partai besar dinilai
masih menerapkan pola rekrutmen caleg yang tertutup, kurang transparan.
Padahal publik membutuhkan informasi yang jelas mengenai siapa wakil
yang harus dipilihnya.
"Mestinya kan partai itu dalam menyeleksi
caleg yang akan diusungnya berdasarkan kaderisasi. Tapi kok menurut
publik atau responden, mereka merasa tak diiberi informasi jelas
mengenai siapa caleg itu dari partai," ujar Rico kepada VIVAnews, Minggu 27 Januari 2013.
Rico
menjelaskan, hasil survei nasional Median di 33 provinsi yang dilakukan
pada 10-18 Januari 2013 menemukan bahwa dari 1.200 responden yang
diwawancarai, mayoritas lebih mengehendaki kualitas caleg yang
berkarakter merakyat, yaitu sebesar 27,4 persen. Sedangkan karakter
caleg terbanyak kedua yang dikehendaki rakyat adalah jujur dan bersih
sebesar 19,3 persen, disusul dengan karakter cerdas (14 persen).
“Dari
survey yang kami lakukan, terlihat bahwa rakyat lebih menghendaki caleg
yang merakyat dan sering turun ke tengah masyarakat ketimbang mereka
yang agamis, sholeh, maupun yang cerdas sekalipun”, kata Rico.
Hal
ini, menurut Rico, merupakan suatu hal yang wajar mengingat performa
dan kinerja anggota legislatif periode 2009 - 2014 terus jadi sorotan
masyarakat dan mendapat penilaian kurang memuaskan. Masyarakat menaruh
perhatian yang tinggi beberapa kasus di parlemen menyangkut moralitas,
korupsi, dan rendahnya kinerja.
Hasil survei ini, lanjut Rico
menunjukkan bahwa masyarakat atau responden cenderung tertarik untuk
memberikan suaranya kepada caleg yang berkualitas, tidak sekedar
populer.
"Masyarakat ingin kesejahterannya meningkat, para caleg atau partai mesti memikirkan hal itu," kata Rico.
Prioritaskan Kader UnggulanSekretaris
Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menjelaskan bahwa partainya
dalam penyusunan caleg akan memprioritaskan stok yang cukup banyak dari
kalangan kader-kader partai. "Mereka telah digembleng dan ikut berjuang
bersama-sama membesarkan partai," kata Tjahjo kepada VIVanews.
Namun
demikian, PDI Perjuangan juga tetap membuka kesempatan bagi caleg-caelg
dari unsur eksternal partai sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh partai, baik syarat ideologis maupun teknis.
Bagaimana
metode seleksinya? Disinilah, menurut Tjahjo, yang membedakan PDI
Perjuangan dengan partai lain dalam merekrut calegnya. "Kami tidak
mungkin membuka lowongan caleg seperti membuka lowongan pekerjaan di
perusahaan-perusahaan. Karena seleksi caleg memang bukan seleksi
merekrut karyawan atau pegawai," kata Tjahjo.
Partai lain, lanjut
Tjahjo, mungkin pertimbangan utamanya dalam merekrut caleg adalah
popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan. Bagi PDI Perjuangan,
pertimbangan utama merekrut caleg adalah ideologi dan wawasan kebangsaan
yang bersangkutan.
"Yang akan kami rekrut adalah calon-calon
pejuang dan pemimpin bangsa, bukan mereka yang sedang mencari lowongan
pekerjaan. Oleh karena itu harus ada pengujian materi ideologis,
nasionalisme, dan patriotisme disamping skill," kata Tjahjo.
Caranya,
lanjut Tjahjo, Tim seleksi PDI Perjuangan melakukan pengamatan dan
penelitian secara tertutup terhadap setiap kader bangsa terbaik untuk
kemudian diundang secara khusus agar mau mendaftar menjadi caleg PDI
Perjuangan.
Dalam tahapan penjaringan bakal caleg ini, lanjut
Tjahjo, semua peserta yang mendaftar harus mengikuti uji psikotes. Jika
berhasil lulus seleksi psikotes, mereka masih akan dinilai lagi dalam
tahapan penyaringan calon yang akan masuk Daftar Caleg Sementara (DCS).
Orientasi Fungsionaris Partai
Sementara
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, Indra Jaya
Piliang, menyatakan bahwa partainya dalam merekrut caleg menerapkan
sistem seleksi yang sangat ketat, terutama untuk caleg DPR RI.
Seleksi
caleg dari internal partai, kata Indra, para kader yang potensial
menjadi anggota parlemen diikutsertakan dalam kegiatan aktif
kepengurusan partai, baik tingkat DPP, DPD tingkat Provinsi, maupun DPD
tingkat Kabupaten-Kota. "Semua kader yang dianggap potensial ini
diwajibkan menjadi peserta orientasi fungsionaris partai ini," kata
Indra.
Indra menjelaskan, ada tim khusus yang menyeleksi peserta
orienstasi di masing-masing tingkatan. Peserta orientasi fungsionaris
tingkat DPP didorong menjadi caleg DPR RI, namun apabila kader yang
bersangkutan ingin menjadi caleg DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten-Kota
tetap diperbolehkan.
Sedangkan peserta orientasi fungsionaris
tingkat DPD Provinsi didorong menjadi caleg DPRD Provinsi, tapi jika
kader yang bersangkutan memilih untuk menjadi caleg DPRD Kabupaten-Kota
juga diperbolehkan.
Khusus peserta orientasi fungsionaris tingkat DPD Kabupaten-Kota, didorong untuk rekrutmen caleg DPRD kabupaten-Kota.
Tim
penyeleksi caleg, lanjut Indra, akan meminta skor penilaian dari semua
ketua umum partai baik tingkat pusat (DPP) maupun daerah (DPD Provinsi
dan DPD Kabupaten-Kota). Jika peserta orientasi fungsionaris itu
mendapat penilaian kurang dari standar yang ditentukan dari para ketua
umum partai di mana dia ditugaskan, maka tidak akan dimasukkan dalam
tahapan seleksi ketokohan.
"Kami akan membuat survei dari para
peserta yang direkomendasikan berdasarkan hasil orientasi fungsionaris
ini mengenai bagaimana ketokohannya di masyarakat," kata Indra.
Penilaian
survei tak hanya popularitas, namun juga elektabilitas peserta yang
bersangkutan. "Apakah orang itu mendapat kepercayaan masyarakat atau
tidak, disukai masyarakat atau tidak, masyarakat akan memiilihnya atau
tidak menjadi wakilnya di parlemen, dan sebagainya," kata Indra.
Saat
ini, lanjut Indra, rekrutmen caleg Golkar masih dalam tahapan orientasi
fungsionaris. Tahapan seleksi ketokohan baru akan dilaksanakan pada
sekitar akhir februari atau maret mendatang.
Indra menambahkan,
khusus untuk caleg DPR RI Ketua Umum Partai Golkar mempunyai hak
prerogratif untuk memasukkan beberapa nama dalam rekrutmen caleg ini
jika hasil yang diperoleh dari orientasi fungsionaris ini masih kurang
untuk memenuhi jumlah caleg yang akan diusung.
"Rekrutmen untuk
caleg DPR RI dibawah pengawasan dan penilaian langsung dari Ketua Umum
Golkar. Seleksinya benar-benar sangat ketat," kata Indra.
Kompetensi dan Kebutuhan Parlemen
Presiden PKS, Luthfi
Hasan Ishaaq, menjelaskan kepada VIVAnews bahwa proses rekrutmen caleg
di partainya sudah berjalan semenjak dua bulan lalu. Kaderisasi PKS
menurutnya cukup baik sehingga partai tak menemui hambatan atau
kesulitan yang berarti dalam menjaring kader potensial untuk menjadi
caleg.
"Tim seleksi sudah bekerja dan hasilnya relatif bagus.
Dalam waktu dekat daftarnya akan kami umumkan untuk mendapat public
assesment di daerah pemilihan masing-masing," kata Luthfi.
Dari
banyak peserta rekrutmen ini, PKS membuat batasan demi memudahkan proses
seleksi. Pertama, tidak boleh suami istri mengajukan diri menjadi
caleg. Kedua, istri atau suami pejabat publik tidak boleh mengajukan
diri menjadi caleg.
Pola seleksi rekrutmen menggunakan model
rekomendasi dari pengurus partai di akar rumput. "Kami pakai cara bottom
up. Kader diusulkan dari bawah, dari tingkat kecamatan, dari hasil
seleksi mereka. Lalu usulan dari bawak itu akan kami nilai sesuai dengan
kompetensi yang diperlukan di DPR," kata Luthfi.
Jika usulan
yang diberikan pengurus di bawah itu belum lengkap, maka DPP akan
menambahkannya ke dalam daftar caleg yang akan diusung. "Kami bisa
menggunakan hak prerogratif DPP untuk memasukkan nama-nama dengan
kompetensi yang diperlukan oleh alat kelengkapan DPR, untuk melengkapi
usulan yang bottom up ini," kata Luthfi.
PKS tak membedakan pola
rekrutmen caleg DPR RI dengan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten-Kota.
"Semua prosesnya sama. Kami juga akan membaca rekam jejak yang
bersangkutan, komitmen dia terhadap platform perjuangan PKS, dan
kemampuan untuk bekerja sebagai tim dalam bidang masing-masing," kata
Luthfi.
Oleh karena itu, bagi PKS, popularitas caleg bukan faktor
utama dalam menentukan pengusungan yang bersangkutan. "Kompetensi caleg
yang bersangkutan ditambah dengan kinerja mesin partai yang lebih
diandalkan untuk memenangkan pemilu," kata Luthfi.
Sang Juara Bertahan
Wakil
Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menyatakan bahwa sistem
rekrutmen caleg di partainya tak sekedar pemenuhan aspek administrasi
semata. Lebih dari itu, tim melakukan tahapan seleksi yang diperlukan
seperti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), penelusuran
rekam jejak bakal calon, dan sebagainya.
"Itu masih dalam
tahapan balon (bakal calon, yang kami lakukan seperti itu. Dalam satu
bulan berikutnya nanti kami akan seleksi lagi apakah balon ini bisa
menjadi calon atau tidak," kata Max.
Demokrat pun tak mau repot
menjaring artis atau tokoh populer untuk dijadikan calegnya demi sekedar
mendongkrak suara di pemilu 2014. "Mungkin partai lain melakukan itu,
tapi kami tidak. Kami berdasarkan aspirasi kader saja," kata Max.
Lagipula
lanjut Max, 148 anggota Fraksi Demokrat di DPR RI menyatakan bersedia
untuk menjadi caleg lagi di pemilu 2014. "Mereka pun tetap wajib
mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, sudah dilakukan," kata Max.
"Jadi tidak ada tim khusus penjaring kelompok artis, kelompok militer, atau lainnya. Demokrat tak melakukan itu," kata Max.
Pembedaan
terhadap kader yang sudah menjadi anggota DPR dengan yang belum dalam
sistem rekrutmen ini adalah dalam peningkatan kualitas yang bersangkutan
sebagai legislator. Bagi yang baru, mereka ini akan melewati tahapan
pendidikan untuk dapat lebih berkualitas. "Jadi mereka yang duduk di
kursi legislatif benar-benar akan mengerti masalah politik, masalah
demokrasi, dan mengerti apa masalah rakyat," kata Max.
Hasil
survei mengenai popularitas dan elektabilitas caleg suatu partai,
menurut Max, tak akan terlalu banyak mempengaruhi penilaian rekrutmen
yang dilakukan partai. Demokrat yakin kinerja kader dan pengurus
partainya akan mampu memenangkan kembali pemilu 2014.
"Apapun
hasil survei, itu kami anggap sebagai pemicu semangat saja. Saya pikir
survei kan bergerak terus menerus. Kita dalam posisi sebagai juara
bertahan, harus percaya diri pada kiherja mesin partai donk," kata Max.
Latar Belakang Caleg Tak Dipertimbangkan
Survei
Median juga meneliti tentang latar belakang caleg yang lebih disukai
oleh rakyat dengan mengajukan pertanyaan jika caleg yang ditawarkan
partai berasal dari antara lain: pengusaha, anggota parpol, tokoh muda,
tokoh media, polisi, militer, hingga artis atau seniman.
"Hasilnya,
latar belakang pengusaha lebih dikehendaki rakyat dengan besaran 60,5
persen, diikuti oleh latar belakang sebagai anggota parpol sebesar 52
persen, dan tokoh muda (51,3 persen). Sedangkan latar belakang artis
atau seniman terlihat paling rendah, yaitu sebesar 33,3 persen,” kata
Rico.
Menurut Rico, Salah satu yang harus diperhatikan oleh
partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014 dari hasil survei
ini adalah desakan masyarakat agar parpol mampu melakukan evaluasi dan
penilaian yang sungguh-sungguh terhadap para caleg yang akan diusungnya.
“Sudah
saatnya parpol lebih memilih caleg yang mampu mengedepankan karakter
merakyat, mengingat terkait dengan kredibilitas partai itu sendiri,”
kata Rico.
PKS tak terlalu mementingkan pertimbangan caleg
berlatarbelakang profesi tertentu. Sepanjang bakal caleg itu memiliki
kemampuan dan kapasitas kelimuan yang diperlukan, PKS tak segan untuk
merekrutnya.
"Di DPR tidak memerlukan pengusaha, tapi lebih
kepada spesialisasi orang dengan backround pendidikan yang diperlukkan
oleh alat kelengkapan DPR," kata Luthfi.
Misalnya, untuk anggota
DPR RI Komisi III yang membidangi pengawasan hukum, maka kader yang
dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai keahlian berdasarkan latar
belakang keilmuan hukum. Begitu juga untuk Komisi XI yang membutuhkan
orang berlatarbelakang ilmu keuangan dan ekonomi. "Jadi masing-masing
ada kompetensi," kata Luthfi.
Hal senada diungkapkan Max, bahwa
Demokrat tidak melihat latarbelakang profesi seseorang dalam merekrut
caleg. "sejauh dia memiliki kredibiltas bagus kami akan rekrut. Apakah
dia pengusaha, tokoh agama, atau kelompok apapaun, kami tidak melihat
itu," katanya.
Namun, tetap ada peraturan yang mengikat bagi para
caleg di suatu dapil. "Jadi nanti tidak akan ada gontok-gontokan
diantara sesama caleg pada dapil yang sama," kata Max.
Menurut
Max, masyarakat pun sudah semakin cerdas membedakan mana caleg yang
pantas dipilih untuk menjadi wakilnya di parlemen. "Masyarakat juga saya
rasa melihat banyak hal di DPR sekarang ini bahwa biarpun Venna Melinda
itu dulu artis tapi kenyataannya dia cepat sekali beradaptasi dengan
dunia politik, yang lain pun begitu," kata Max.