Armada TNI AL akan Dikerahkan Jauh di Luar Teritorial

Armada kapal perang TNI AL (2005)

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan keamanan maritim terus diperketat mengingat estimasi ancaman semakin meningkat, bahkan kawasan Asia Pasifik saat ini sedang menjadi fokus perhatian dunia, khususnya terkait perlindungan jalur perdagangan dan komunikasi laut.

Sebagai antisipasinya, TNI AL akan melakukan pengerahan kekuatan militer hingga jauh di luar teritorial guna mengamankan jalur perekonomian dan armadanya, ujar KSAL saat membuka Seminar Maritime Security 2012 di Jakarta, Selasa 13 november 2012.

Seminar Maritime Security 2012 bertemakan "Membangun Kesadaran Keamanan Maritim Berlandaskan Kepentingan Nasional Guna Menciptakan Keamanan Nasional yang Terintegrasi dalam rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional".

Indonesian National Shipowners Association (INSA) mendata, perompakan kapal di kawasan Asia meningkat pada tahun 2010 menjadi 164 kasus, sementara 2009 terdapat 102 kasus. Peningkatan kasus perompakan di Asia Tenggara menjadi yang tertinggi dengan jumlah 72 perompakan pada 2009, sementara pada 2010 meningkat menjadi 119 perompakan. Sementara di Asia Selatan (India dan sekitar) pada 2009 sebanyak 29 kasus, namun pada 2010 meningkat menjadi 44 kasus.

Sebagian besar wilayah maritim Asia Tenggara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pengendali berbagai aktivitas kemaritiman di kawasan Asia Tenggara

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan peristiwa pembajakan tidak hanya terjadi di kawasan Asia, melainkan di Teluk Eden, Samudera Hindia. "Peristiwa pembajakan lebih banyak lagi. Total ada 406 kasus pembajakan yang terjadi pada 2009, sementara pada 2010, meningkat menjadi 445 kasus," ujarnya.

INSA juga mencatat Selat Malaka dan perairan Riau merupakan perairan paling rawan perompakan di Asia Tenggara. Di dua kawasan itu juga penyelundupan kerap terjadi. Tingkat kerawanannya bahkan hampir menyamai perompakan di Teluk Eden, Teluk Somalia, Nigeria, dan Tanzania di benua Afrika.

Sebagian besar wilayah maritim Asia Tenggara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. "Ini merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pengendali berbagai aktivitas kemaritiman di kawasan ini," katanya.

Indonesia juga akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menanggulangi persoalan keamanan maritim di masa mendatang. "Kami akan merumuskan kerja sama strategis seluruh komponen maritim dalam menghadapi identifikasi tantangan keamanan maritim di masa depan," jelas Soeparno.

LAPAN Bangun Bandar Antariksa di Morotai

Roket Zenit-3SL Sea Launch siap meluncur membawa satelit Intelsat 21 (Kredit Foto: Sea Launch)

Indonesia patut berbangga hati dengan prestasi pengembangan roket dan satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam beberapa tahun terakhir. Untuk terus mengembangkan teknologi antariksanya, kini LAPAN merintis pembangunan bandar antariksa (spaceport) nasional untuk keperluan peluncuran Roket Pengorbit Satelit (RPS) dan juga satelit lain.

LAPAN telah memilih pulau Morotai sebagai lokasi pembangunan bandar antariksa, mengeliminasi tiga kemungkinan lokasi lainnya yaitu Biak, Nias dan Enggano. Pulau yang terletak di Provinsi Maluku Utara ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Laut Halmahera di sebelah utara, timur, dan barat. Ini mengingat potensi dan kualifikasi pulau tersebut yang paling memungkinkan untuk pembangunan bandar antariksa.

Menurut kepala LAPAN, Bambang S. Tedjasukmana pada Selasa, 27 November 2012, pembangunan (persiapan) akan dilakukan segera pada tahun 2013 dengan target selesai pada 2025. "Untuk meluncurkan RPS dan satelit sendiri, Indonesia memerlukan bandar antariksa yang profesional," kata Bambang.

Selain untuk meluncurkan RPS dan satelit, bandar antariksa yang rencananya dibangun dengan perkiraan biaya awal Rp 20 miliar tersebut, juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi uji terbang pesawat Unmanned Aerial Vehicle (UAV) -tak berawak-.

Mengenai pilihan yang jatuh pada Morotai, Bambang mengungkapkan pembangunan bandar antariksa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sedapat mungkin lokasi bandar antariksa ditempatkan dekat dengan garis khatulistiwa, tidak ada konflik terhadap tanah yang akan dijadikan lokasi, menghadap ke laut bebas, jauh dari pemukiman penduduk, kondisi iklim dan cuaca yang mendukung untuk peluncuran RPS, dan bebas dari gempa.

Wilayah Morotai berdekatan dengan Samudera Pasifik. Peluncuran roket bisa dilakukan secara langsung tanpa melewati negara tetangga

"Kita sudah kaji Enggano, sudah periksa infrastrukturnya. Kelebihannya di Morotai punya 7 landasan yang panjangnya mencapai 3 km bekas Perang Dunia II. Selain itu kita lihat di Enggano ada potensi untuk tsunami. Kalau di Biak, kami baru masuk, sudah banyak masalah sosial," ujar Bambang.

Bambang juga mengatakan, wilayah Morotai berdekatan dengan Samudera Pasifik. Peluncuran roket bisa dilakukan secara langsung tanpa melewati negara tetangga. Hal ini memudahkan program peluncuran yang akan dilakukan.

Dari sisi sosiologis, tidak ada tanah adat di Morotai sehingga pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar antariksa akan lebih mudah. Jumlah penduduk di Morotai juga hanya 60.000 jiwa, belum terlalu padat. Bandar antariksa di Morotai, jika dibandingkan dengan bandar antariksa lain di dunia memiliki kelebihan. Bandar antariksa ini terletak di wilayah ekuator. Secara ekonomis, peluncuran di ekuator lebih murah.

Butuh Waktu yang Panjang

---

Bambang menjelaskan untuk mewujudkan bandar antariksa nasional masih perlu waktu yang panjang. Menurut Bambang, dalam roadmap LAPAN, bandar antariksa di Pulau Marotai akan selesai dibangun pada 2025.

"Kami merintis dulu. Untuk langkah pertama kita siapkan launcher-nya (peluncur), landasan peluncuran, pemindahan alat-alat meteorologi ke sana, juga mulai menempatkan para insinyur kita di sana," paparnya. Jika tahapan tersebut sudah selesai, menurutnya baru akan melangkah ke pembangunan bandar antariksa.

Sebagai langkah awal, LAPAN akan mencoba meluncurkan roket RX-550 pada tahun 2013. LAPAN juga akan merencanakan tata ruang, pembangunan launcher, pemindahan alat meteorologi serta pembangkit listrik.

Sebelumnya, LAPAN telah mengembangkan fasilitas peluncuran satelit di Pameungpeuk, Jawa Barat. Stasiun tersebut selama ini digunakan untuk meluncurkan berbagai roket eksperimen hasil penelitian dan pengembangan LAPAN. Lokasi tersebut tidak bisa digunakan sebagai tempat pembangunan bandar antariksa karena terlalu padat. Selain itu, di Pameungpeuk itu sudah padat penduduk dan muncul berbagai penginapan untuk objek wisata, juga banyak kapal berlalu lalang di sana. Untuk meluncurkan RPS, dibutuhkan bandar antariksa yang luas.

Tanjung Sangowo, yang berlokasi antara Desa Sangowo dan Desa Mira, Morotarai Timur, sangat potensial sebagai bandar antariksa

Saat ini, ada 6 lokasi di Morotai yang akan dikaji sebagai lokasi bandar antariksa. Keenamnya adalah Tanjung Gurango, Desa Gorua, Kecamatan Marotai Utara. Alternatif kedua Desa Bido, Kecamatan Morotarai Utara, ketiga Desa Mira Kecamatan Morotarai Timur.

Seluruh lokasi ini merupakan daerah perbukitan, pinggir pantai dan menghadap lautan bebas, dekat dengan sungai, berjarak 1-2 KM dari pemukiman penduduk.

Alternatif selanjutnya Pulau Tabailenge, berada di depan kota Berebere dengan jarak kurang lebih 2,5 KM, lokasi lain antara Desa Sangowo dengan Desa Daeo, Morotarai Timur dan alternatif terakhir Tanjung Sangowo, yang berlokasi antara Desa Sangowo dan Desa Mira, Morotarai Timur. Wilayah terakhir ini merupakan wilayah yang sangat potensial sebagai bandar antariksa.


Tawarkan Kerjasama ke Korea Selatan

---

LAPAN juga mengajukan tawaran kerjasama ke Korea Selatan, dimana negara ini tidak memiliki bandar antariksa sendiri. Posisi Indonesia yang berada di ekuator memberi keuntungan tersendiri, sedangkan Korea Selatan tidak bisa meluncurkan satelit mereka karena akan melewati wilayah Jepang.

Adapun kerjasama yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur bandar antariksa, maupun yang lainnya. Meski membuka peluang kerjasama, Bambang memastikan bahwa kepemilikan bandar antariksa sepenuhnya tetap menjadi milik dan dikelola Indonesia, tidak jatuh ke tangan asing.

Pihak negara lain yang bekerjasama, hanya sebatas membawa fasilitas integrasi untuk peluncuran satelit di bandar antariksa. Pengelolaan tetap berada di tangan Indonesia dalam hal ini LAPAN.

Saat ini, negara yang telah memiliki bandar antariksa antara lain Australia, Amerika Serikat, Jepang, India dan China

Ia menggambarkan bahwa pihak yang nantinya menjalin kerjasama dalam pembangunan bandar antariksa, akan mendapat fasilitas tertentu. Ada perjanjian dan kewajiban tertentu dnegan prinsip saling menguntungkan. Tapi tidak dijelaskan secara detail mengenai fasilitas yang dimaksud.

Bambang mengatakan, adanya bandar antariksa di Indonesia akan membawa beberapa keuntungan. "Kita bisa luncurkan satelit sendiri. Fasilitasnya kita pakai sendiri. Orang yang kerja adalah orang Indonesia. Ini akan membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk lebih pintar," jelas Bambang. 

Saat ini, negara yang telah memiliki bandar antariksa antara lain Australia (2 buah), Amerika Serikat (2 buah), Jepang (1 buah), India (1 buah) dan beberapa di China.

Modernisasi Kekuatan TNI Fokus Pada Kekuatan Pokok Minimum

Kebijakan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI yang dituangkan dalam perencanaan strategis TNI masih terfokus pada mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum Pertahanan (Minimum Essential Force - MEF), dengan titik berat pada modernisasi dan melengkapi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mengutamakan produksi dalam negeri, guna terwujudnya kekuatan Pertahanan Negara yang cukup dan lebih memadai. Demikian amanat Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., yang dibacakan Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Among Margono, S.E., selaku Inspektur Upacara pada Upacara Bendera 17-an, di lapangan Upacara Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin , 17 Desember 2012.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, makna dan hakekat dari kekuatan “cukup”, adalah kekuatan yang mampu mengemban tugas-tugas operasional yang sedang dan akan diemban di masa depan serta setiap saat dapat dikembangkan bila diperlukan, tidak berlebihan di tengah keterbatasan anggaran dan tidak ketinggalan di tengah kemajuan tehnologi militer, serta memancarkan deterrence effect atau daya tangkal yang tinggi, sehingga disegani oleh kawan atau lawan.
Namun demikian tegas Panglima TNI, aspek pembinaan, pemeliharaan, dan perawatan terhadap apa yang telah dimiliki, baik personel, alat perlengkapan (Alkap), alat utama (Alut) maupun Alutsista harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan sebagai landasan pacu yang kokoh sebelum adanya realisasi program 2013. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai usia pakai yang optimal dan menghindari, serta menekan terjadinya ”resiko”, baik berupa incident (kejadian bahaya) atau accident (kecelakaan), hingga pada tingkat yang serendah-rendahnya.
Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Panglima TNI memberikan penekanan kepada seluruh Komandan Satuan dan seluruh Prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI untuk:

Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai wujud amaliah nyata dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sekaligus landasan moral dan etika dalam pelaksanaan tugas. 

Kedua, meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan dan tehnologi guna membangun kapasitas diri dan keterampilan keprajuritan dalam rangka membangun kapabilitas TNI dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan pokok minimum TNI yang solid dan profesional.

Ketiga, senantiasa memelihara dan meningkatkan kewaspadaan, agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif dan tidak bersikap reaktif buta yang merugikan diri maupun institusi atau organisasi TNI.

Keempat, meningkatkan disiplin pribadi sebagai basis terwujudnya disiplin satuan dan disiplin masyarakat. 

Kelima, menjaga dan memegang teguh komitmen netralitas politik TNI, sebagai salah satu bukti kongkrit dari hasil reformasi internal TNI. 

Keenam, meningkatkan terus soliditas dan solidaritas satuan, serta disiplin, dedikasi dan loyalitas prajurit. 

Ketujuh, mengurangi dan menyederhanakan kegiatan yang bersifat seremonial dan kunjungan kerja, guna mencegah terjadinya pemborosan dalam rangka efisiensi anggaran di jajaran TNI.
Selesai upacara, dilanjutkan dengan ceramah agama Islam bertempat di GOR A. Yani Mabes TNI dengan penceramah H. Muhaimin Luthfie (Kakanwil Kemenag DKI Jakarta).

Alutsista Baru Sebagai Tantangan TNI AU

Helikopter Cougar EC725

Dalam Rencana Strategis (Renstra) pembangunan TNI Angkatan Udara tahun 2010-2014, kedepan TNI AU secara signifikan akan menambah alat utama sistem senjata (alutsista). Sekitar 102 pesawat baru yang terdiri atas F-16, T-50, Sukhoi, Super tucano, CN-295, Hercules, Helikopter Cougar, Grob, KT-1, Boeing 737-500 maupun Radar akan segera memperkuat TNI AU.

Tambahan alutsista ini tentunya akan menumbuhkan rasa kebanggaan, namun sekaligus juga sebagai tantangan dalam upaya menyusun kekuatan TNI AU maupun pemeliharaannya. Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra 5 tahunan, pertumbuhan dan perkembangan TNI AU ke depan secara bertahap mampu mewujudkan impian tersebut.

Untuk itu, agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka kebijakan yang ditempuh TNI AU yakni Minimum Essensial Force atau Kekuatan Pokok Minimum merupakan jawaban yang tepat untuk diaplikasikan.

Demikian yang disampaikan Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI I.B. Putu Dunia, melalui Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Abdul Muis di hadapan tak kurang dari 1.200 personil Lanud Adisutjipto, saat apel khusus menyambut Tahun Baru 2013 yang digelar di lapangan Jupiter, Rabu, 2 Januari 2013.

Marsekal Pertama TNI Abdul Muis juga berpesan pada seluruh personil agar selalu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan setiap penugasan. Seluruh Prajurit dan PNS TNI hendaknya bersikap pro-aktif dan tetap pada tugas yang diemban dengan senantiasa terus meningkatkan kualitas diri dan kualitas hasil kerja mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang juga.

Di kesempatan yang sama, Komandan Pangkalan TNI AU Marsekal Pertama TNI Abdul Muis  juga menyampaikan rasa terima kasih atas terlaksananya tugas-tugas di tahun 2012 dengan baik dan berharap adanya peningkatan kinerja di tahun 2013.

3 Kapal Selam dari Korea Awali Target 10 Kapal Selam

KRI Nanggala-402 saat uji coba pelayaran di Korea Selatan (Foto: Kaskus)

Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan secara serius dan berkesinambungan guna menunjang kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.  

Seperti yang dinyatakan Kementerian Pertahanan pada Agustus lalu, bahwa pihaknya telah membeli sebanyak tiga kapal selam Chang bogo asal Korea Selatan. Pembelian telah resmi dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme transfer of technology (TOT) atau sistem alih teknologi.
Mengenai hal tersebut, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin berharap Indonesia dapat membuat kapal selam sendiri setelah teknisi dari PT PAL belajar ke Korsel untuk membuat kapal selam. Wamenhan mengatakan ini itu saat berkunjung ke PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.
Tujuan Wamenhan ke PT PAL,  dalam rangka meninjau kesiapan PT PAL untuk memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), di antaranya kapal selam, kapal tunda, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal rudal dan tug boat.
"Saya melihat disini area persiapan untuk alih teknologi kapal selam. Dua kapal selam diproduksi bersama Korea Selatan. Satu unit kapal selam akan diproduksi di PT PAL di area khusus pembuatan kapal selam," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, di sela-sela kunjungannya.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga meminta PT PAL betul-betul serius dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan modernisasi peralatan militer, khususnya untuk membangun infrastruktur kapal perang.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi," ujarnya.

Sebelumnya Korea Selatan juga pernah menerima kontrak untuk "perawatan berat" dua kapal selam Indonesia, yaitu KRI Cakra/401 dan KRI Nanggala/402 tepatnya di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. Kedua kapal selam ini masing-masing di "opname" di Korea Selatan selama 2 tahun, yaitu KRI Cakra/401 pada 2004 hingga 2006 dan adiknya KRI Nanggala/402 pada 2010 hingga awal 2012 lalu. -Motto KRI Cakra dan KRI Nanggala : "Tabah Sampai Akhir." Merinding dah...-

Penambahan 10 Kapal Selam

---

Wamenhan menegaskan, untuk rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam. Di tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016.
Namun, pihaknya paham bahwa untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF), dibutuhkan dana yang besar dan harus dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, jika melihat cetak biru pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.
Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

Pangkalan Kapal Selam di Palu Segera Beroperasi

---

Pangkalan kapal selam TNI AL di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian pembangunan, kemungkinan akan segera dioperasikan. Kapal selam TNI AL yang selama ini bermarkas di Koarmatim kemungkinan sudah bisa singgah di Teluk Palu pada awal 2013.

Dari sisi pertahanan negara, keberadaan pangkalan tersebut sangat strategis untuk pengamanan wilayah NKRI terutama di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar sampai ke perbatasan dengan negara tetangga Malaysia di Laut Sulawesi.

Pangkalan kapal selam diTeluk Palu tersebut berada di lahan seluas 13 ha dan nantinya akan diperkuat dengan pasukan pertahanan pangkalan dengan jumlah personel sebanyak satu peleton atau sekitar 24 orang.

Salah satu alasan pemilihan Teluk Palu karena teluk ini cukup strategis di nusantara. Teluk Palu memiliki lebar 10 kilometer dengan lingkar garis pantai sepanjang 68 kilometer. Kedalaman Teluk Palu mencapai 400 meter dan dinilai sangat strategis. "Perlindungan alam" terhadap arus laut yang ekstrim juga dinilai sangat memadai dan menguntungkan untuk dijadikan pangkalan kapal selam.
Sebagai gambaran, pada Perang Dunia II, Angkatan Laut Kerajaan Inggris pernah mengandalkan pangkalan kapal selam Scapa Flow di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Walau sempat ditembus flotila* kapal selam U-boat Jerman namun eksistensi Scapa Flow tetap dipertahankan.

*Flotila adalah formasi dari beberapa kapal perang/selam kecil yang mungkin merupakan bagian dari armada/formasi kapal perang yang lebih besar

Polandia Tawarkan MLRS Kepada Indonesia

Langusta WR-40, MLRS Polandia, daya jangkaunya masih kalah dari MLRS ASTROS

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Polandia berniat meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Mengenai hal ini, Komisi I mendukung upaya-upaya Polandia untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan alutsista dan mereka berkomitmen untuk menyiapkan skema transfer teknologi (ToT).

Pada pertengahan Januari nanti delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Polandia secara khusus akan berkunjung ke Komisi I DPR. Hal ini  disampaikan Dubes Polandia untuk RI Kai Sauer saat berkunjung ke Komisi I, Selasa, 8 Januari 2013.

Menurut Siddiq, Komisi Luar Negeri Parlemen Polandia akan berkunjung ke Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, dan secara khusus akan berkunjung ke Komisi I DPR. Utusan Polandia akan berbicara upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan industri pertahanan.

Sebelumnya, Polandia juga menawarkan Multiple Launch Rocket System (MLRS) kepada Indonesia, namun Kemenhan lebih memilih MLRS dari Brasil atau Turki. Untuk alutsista dari Polandia, hingga saat ini memang belum ada yang pas bagi Indonesia. Namun, yang menarik adalah niat Polandia yang akan mentransfer teknologi (ToT) seandainya Indonesia membeli alutsista dari  negara yang juga ambil bagian dalam Pameran Indo Defence 2012 lalu.

Tank PT-91M Polandia. Angkatan Darat Malaysia mengakuisisi 48 tank ini dengan nama PT-91M Pendekar, yang mulai dioperasikan AD Malaysia pada Oktober 2010

Mahfudz mengatakan, delegasi Parlemen Polandia menganggap posisi Indonesia yang sangat penting. Sebab, potensi Indonesia besar. Namun sayangnya selama ini Indonesia belum secara maksimal mengembangkan komunikasi dengan Polandia. Selain itu, Polandia juga berharap September nanti Presiden SBY bisa melakukan kunjungan ke Polandia dan melakukan MoU peningkatan kerja sama bilateral kedua negara.

Kerjasama antara Indonesia dan Polandia terbilang unik, bukan karena proses, jarak atau kultur kedua negara atau poin-poin yang menjadi kerjasamanya. Tapi terletak pada bendera kedua negara, coba sobat bayangkan ketika kedua bendera negara ini disandingkan.

Galeri Sistem Persenjataan Modern

Lee: Produk Pertahanan RI-Korsel Berkelas Dunia

Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengatakan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang terus meningkat di berbagai bidang merupakan wujud pemahaman kedua negara atas posisi penting masing-masing. Indonesia merupakan mitra penting Korea Selatan dengan penduduk mencapai 253 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan pesat.

"Pada tahun 2008 dan 2011 kedua negara menghadapi krisis moneter, dan bekerja sama mengatasi krisis, kini kedua negara menikmati perkembangan demokrasi dan juga mencapai perkembangan kerja sama ekonomi," katanya dalam upacara pemberian tanda jasa Bintang RI Adipurna dari pemerintah Indonesia di Nusa Dua, Bali, Kamis sore.

Lee mengatakan hubungan kerja sama antara kedua negara demikian erat, termasuk komitmen pemerintah Korea Selatan saat terjadi krisis ekonomi pada 2008 dan 2011 yang meminta pengusaha Korea Selatan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja asal Indonesia.

KFX, Salah satu proyek kerjasama pertahanan RI dan Korsel (Foto:defence.pk)

Presiden Korea Selatan ke-17 itu mengatakan di masa mendatang hubungan kerja sama antara kedua negara akan semakin erat dan menguntungkan kedua negara. "Kalau saya berbicara hubungan kedua negara bukan hanya kerja sama antara dua negara namun ini adalah kerja sama dari hati ke hati," katanya.
.
Sementara itu, Presiden Lee Myung-bak mengatakan saat ini salah satu kerja sama penting antara kedua negara adalah kerja sama di bidang industri pertahanan. Ia berkeyakinan pada masa mendatang produk yang dihasilkan dari kerja sama kedua negara dalam produk pertahanan akan menjadi salah satu produk kelas dunia.

"Saya berkeyakinan di masa mendatang produk yang akan kita hasilkan merupakan produk kelas dunia," ujarnya.

Sebelum acara penyerahan penghargaan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatangan kerja sama kedua negara di bidang pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

Kerja sama tersebut ditandatang oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Ilmu Pengetahuan dan ekonomi Korea Selatan Huk Suk-ung.

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis nilai perdagangan Indonesia dan Korea Selatan dapat mencapai 100 miliar dolar AS pada 2020, berdasarkan sejumlah kerja sama yang saat ini sudah disepekati maupun tengah dirintis oleh kedua negara.

"Di bidang ekonomi nilai perdagangan kedua arah meningkat dari 11 miliar dolar AS pada 2007 menjadi 30 miliar dolar AS pada 2011. Saya berkeyakinan target 50 miliar dolar AS pada 2015 dan 100 miliar dolar AS pada 2020 akan tercapai," kata Presiden Yudhoyono.

Kepala Negara mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Lee, terdapat 25 kesepakatan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, pendidikan, riset dan teknologi serta industri pertahanan

Usai menerima kunjungan kepala negara Korea Selatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan PM Thailand Yingluck Sinawatra dan melakukan pembicaraan bilateral sekitar 30 menit.

KRI Sultan Hasanuddin-366 Tiba di Koarmatim

KRI Hasanuddin-366. Foto : ShipSpotting.com

Setelah 9 bulan sukses mengemban misi perdamaian dunia PBB di perairan Lebanon sebagai Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.D UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon), KRI Sultan Hasanuddin-366, hari ini Senin, 14 Januari 2013 tiba dan merapat di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya.

 

Kedatangan KRI Sultan Hasanuddin-366 disambut langsung dengan upacara militer yang dipimpin langsung Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono. Penyambutan KRI Sultan Hasanuddin-366 tersebut juga dihadiri Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Darwanto, pejabat teras jajaran Koarmatim, para Kasatker Koarmatim, ibu-ibu Pengurus Daerah Jalasenastri Armatim dan para keluarga ABK KRI Sultan Hasanuddin-366.

Sebelumnya, KRI Hasanudin-366 ini bertolak dari pelabuhan Beirut Lebanon, masa penugasan KRI Sultan Hasanuddin-366 dalam MTF/UNIFIL secara resmi berakhir (Out of Change Operations) pada tanggal 9 Desember 2012 pukul 15.00 waktu setempat, ditandai dengan penurunan bendera PBB dan penghapusan tulisan UN pada lambung kapal.

Dalam sambutannya, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, diantaranya mengatakan, bahwa acara penyambutan ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan Komandan dan prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366 dalam melaksanakan tugas misi perdamaian PBB yang tergabung dalam Maritime Task Force TNI Konga XXVIII-D/UNIFIL, sehingga saat ini dapat kembali bersama ditengah-tengah kita semua dalam kondisi sehat dan selamat, tanpa adanya kerugian personel maupun material.

 

Pengakuan keberhasilan yang dicapai oleh KRI Sultan Hasanuddin-366 dalam menjalankan misi perdamaian di wilayah perairan Lebanon ini ditunjukkan dalam bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Lebanon melalui Lebanesse Armed Force Navy (LAF-Navy). Penghargaan itu berupa Valour Medale yang diserahkan langsung oleh Commander in Chief of LAF-Navy Colonel Joseph Gadban kepada Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366 selaku Komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-D/UNIFIL 2012.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Koarmatim dengan penuh rasa bangga saya menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat kembali ke Tanah Air kepada Komandan dan prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366," kata Pangarmatim. 

 

KRI Sultan Hasanuddin-366. Foto : Dispenarmatim

KRI Hasanuddin bergabung dengan Maritime Task Force/United Nations Interim Force In Lebanon (MTF/UNIFIL) di bawah bendera PBB sejak bulan Juni silam.

 

KRI Sultan Hasanuddin-366 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkor Koarmatim) ini, adalah yang ke empat kalinya ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.D/ Unifil. Sebelumnya, tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Sultan Iskandar Muda-367. Kapal perang Indonesia ini dalam mengemban tugasnya telah bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF.

Kapal perang yang di Komandani Letkol Laut (P) Dato Rusman ini, telah bertugas selama sekitar 9 bulan dalam mengemban misi PBB tersebut. Rute yang dilewati selama pelayaran dari Lebanon menuju Surabaya, yaitu Beirut-Port Said-Salalah-Colombo-Belawan-Jakarta-Surabaya. KRI Sultan Hasanuddin-366 dalam tugasnya membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel keseluruhan 105 orang, dengan rincian ABK 94 orang, pilot dan kru Heli 7 orang, dokter 1 orang, Kopaska 1 orang, perwira penerangan 1 orang, dan perwira intelijen 1 orang.

Selama dalam penugasan Satgas MTF/UNIFIL ini banyak prestasi yang ditorehkan KRI Sultan Hasanuddin-366 selama 19 kali ontask, antara lain telah berhasil melaksanakan hailing sebanyak 686 kontak kapal permukaan dan melaksanakan monitor military air activity sebanyak 135 kontak pesawat militer. Selain itu, bertindak sebagai MIO Commander sebanyak 13 kali, sebagai Anti Air Warfare Coordinator 21 kali dan sebagai Hello Element Control sebanyak 18 kali.

Polandia Tawarkan MLRS Kepada Indonesia

Langusta WR-40, MLRS Polandia, daya jangkaunya masih kalah dari MLRS ASTROS

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Polandia berniat meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Mengenai hal ini, Komisi I mendukung upaya-upaya Polandia untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan alutsista dan mereka berkomitmen untuk menyiapkan skema transfer teknologi (ToT).

Pada pertengahan Januari nanti delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Polandia secara khusus akan berkunjung ke Komisi I DPR. Hal ini  disampaikan Dubes Polandia untuk RI Kai Sauer saat berkunjung ke Komisi I, Selasa, 8 Januari 2013.

Menurut Siddiq, Komisi Luar Negeri Parlemen Polandia akan berkunjung ke Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, dan secara khusus akan berkunjung ke Komisi I DPR. Utusan Polandia akan berbicara upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan industri pertahanan.

Sebelumnya, Polandia juga menawarkan Multiple Launch Rocket System (MLRS) kepada Indonesia, namun Kemenhan lebih memilih MLRS dari Brasil atau Turki. Untuk alutsista dari Polandia, hingga saat ini memang belum ada yang pas bagi Indonesia. Namun, yang menarik adalah niat Polandia yang akan mentransfer teknologi (ToT) seandainya Indonesia membeli alutsista dari  negara yang juga ambil bagian dalam Pameran Indo Defence 2012 lalu.

Tank PT-91M Polandia. Angkatan Darat Malaysia mengakuisisi 48 tank ini dengan nama PT-91M Pendekar, yang mulai dioperasikan AD Malaysia pada Oktober 2010

Mahfudz mengatakan, delegasi Parlemen Polandia menganggap posisi Indonesia yang sangat penting. Sebab, potensi Indonesia besar. Namun sayangnya selama ini Indonesia belum secara maksimal mengembangkan komunikasi dengan Polandia. Selain itu, Polandia juga berharap September nanti Presiden SBY bisa melakukan kunjungan ke Polandia dan melakukan MoU peningkatan kerja sama bilateral kedua negara.

Kerjasama antara Indonesia dan Polandia terbilang unik, bukan karena proses, jarak atau kultur kedua negara atau poin-poin yang menjadi kerjasamanya. Tapi terletak pada bendera kedua negara, coba sobat bayangkan ketika kedua bendera negara ini disandingkan.

Menhan Optimis MEF Tercapai 2019

 

Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimis Kekuatan Pokok Minimal (Minimum Essential Forces/MEF) akan tercapai lebih cepat lima tahun dari target yang ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF adalah pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin MEF bisa tercapai pada 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," ujar Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan pemerintah ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI (AU, AD dan AL). Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya. Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain :

1. Penghapusan alutsista yang sudah tak bisa lagi digunakan.
2. Peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. 
3. Pengadaan alutsista baru.

"Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.

Radar Canggih Monitor Perairan Kalimantan

Sistem monitor radar IMSS. Foto : ANTARA

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan kawasan strategis dan padat lalu lintas kapal. Mulai kapal yang keluar masuk melalui ALKI I (Selat Malaka), ALKI II (Selat Makassar), hingga perairan Papua yang akan diproyeksikan sebagai ALKI III.

Untuk kepentingan strategis tersebut, Kementerian Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan peranti khusus di berbagai titik pantau strategis. Salah satunya di Tanjung Mangkalihat, bagian paling timur dari Pulau Kalimantan.

Peranti tersebut dinamakan IMSS (Integrated Maritime Surveillance System) atau Sistem Pengawasan Maritim Terpadu. IMSS merupakan suatu sistem pengawasan maritim yang terintegrasi antara Coastal Surveillance Station (CSS) atau stasiun pengawas di darat dengan sentra pengawasan lainnya.

IMSS terdiri atas jaringan sensor terpadu yang dipasang di darat maupun di kapal-kapal perang Indonesia, berbagai peralatan komunikasi dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa berbagai data maritim. Secara konkret, IMSS terdiri atas 18 stasiun pengawas pantai (CSS), 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat komando armada di Jakarta dan Surabaya.

"CSS terintergrasi dengan Kapal Perang Indonesia (KRI), Regional Command Center (RCC) atau pusat pengendalian regional, dan Fleet Command Center (FCC) atau pusat pengendalian armada," kata Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut (E) Yudhi Bramantyo, didampingi Komandan Pos TNI AL Tanjung Mangkalihat, Letda Laut (P) Machfudz Azhari.

Radar IMSS. Foto : ultra-css

Fungsi IMSS adalah untuk kewaspadaan di bidang maritim, yaitu mengamankan wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berada di daerah yang padat untuk melintas kapal-kapal yang keluar masuk Selat Malaka dan Selat Makassar, dan perairan wilayah Indonesia (melalui KRI).

IMSS mampu melacak dan memantau pergerakan kapal. Setelah mendapatkan posisi kapal, petugas langsung melacak dan mengejar kapal mencurigakan tersebut. Selain memantau pergerakan kapal, peralatan IMSS juga bisa memantau seluruh komunikasi yang ada didalam kapal yang sedang dalam pantauan.

Untuk kawasan Tanjung Mangkalihat, IMSS mulai difungsikan tahun 2010. Berbagai peralatan yang berada di IMSS antara lain Radio Detection and Ranging (RADAR) yang berfungsi sebagai deteksi kontak yang berada di atas permukaan laut (kapal-kapal).

"Ada pula Automatic Identification Station (AIS) yang berfungsi sebagai pemberi informasi tentang nama kapal dan nama panggilan kapal, nomor IMO, dimensi dan tipe kapal, draft kapal, waktu keberangkatan dan kedatangan kapal, tujuan kapal, posisi Lintang Bujur, halu kapal, dan kecepatan kapal," kata Danlanal.

Data-data tentang kapal selalu diperbarui dalam periode tertentu pada skala internasional. Sehingga kapal-kapal yang tidak terdaftar bisa didefinisikan sebagai kapal tak dikenal. Kapal rakyat pun tetap terdeteksi dalam radar ini.

IMSS dilengkapi dengan VHF Radio yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar stasiun pengawas di darat. Plus HF Radio yang berfungsi sebagai backup data komunikasi ke RCC apabila VSAT tidak bisa digunakan dan juga sebagai alat komunikasi dengan RCC ataupun dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS

Ada pula Day Camera (kamera siang hari) dan FLIR camera (kamera malam hari) yang berfungsi untuk mengambil gambar (memotret) kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS. "Kamera tersebut bisa digerakkan langsung dari RCC maupun FCC tanpa memberi tahu CSS," kata Machfudz.

Sarana pendukung lain di IMSS adalah Nobletec yang berfungsi sebagai monitor posisi kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS dan sebagai alat komunikasi dengan RCC dan FCC melalui text message application. "Adapun sumber tenaga sistem CSS berasal dari dua buah diesel generator 15 Kwh," katanya.

IMSS merupakan salah satu piranti teknologi militer yang mutakhir. Banyak negara di dunia yang menggunakannya sebagai salah satu perangkat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Saat ini Indonesia memiliki 20 buah Coastal Surveillance System (CSS). 10 buah berada di Selat Malaka dan 10 buah berada di Selat Makassar. Juga 11 KRI yang dilengkapi IMSS. Tiga KRI di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat, dan delapan KRI di bawah Komando Armada RI Kawasan Timur.

Indonesia juga memiliki dua Regional Command Center, yaitu RCC Batam dan RCC Manado, dua Fleet Command Center, yaitu FCC Jakarta dan FCC Surabaya, serta satu Headquarters (HQ), yaitu HQ Cilangkap.

 

 

Pengamanan Ujung Timur Kalimantan Menyisakan Banyak Cerita

Mengamankan perairan di ujung timur Pulau Kalimantan juga menyisakan berbagai cerita. Machfudz mengatakan, mereka tetap berjuang untuk mengemban tugas negara secara maksimal dalam segala keterbatasan.

"Yang paling terasa adalah akses menuju lokasi yang sangat sulit. Setelah menggunakan speed boat dari Sangkulirang menuju Manubar, perjalanan harus dilanjutkan dengan kapal rakyat menuju Tanjung Mangkalihat selama beberapa jam," katanya.

Saat ini Mako Lanal Sangatta menugaskan empat personel di Pos TNI AL Tanjung Mangkalihat. Mereka harus apel di Mako Lanal dalam dua bulan sekali. Dalam kondisi ini, Machfudz mengatakan mereka berupaya mengemban tugas dengan sebaik baiknya.

Yang menarik, karena belum ada BTS tower, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan pesan singkat. "Untuk mencari sinyal, kami harus naik motor tujuh kilometer. Itu pun sinyalnya terputus-putus. Jadi komunikasi dengan Mako Lanal lebih banyak lewat SMS. Kami mengecek dua hari sekali," katanya.

Karena merasakan sendiri kendala yang dialami, Machfudz menyampaikan beberapa kebutuhan mendasar kawasan yang dihuni sekitar 300 KK tersebut. "Yang utama adalah jalan darat. Selama ini kami harus lewat laut atau memutar ke arah Berau melalui Teluk Sulaiman. Jalan tembus ke Manubar sangat diperlukan," katanya.

Selain itu, pasokan listrik masih mengandalkan genset. Kalaupun ada genset, masih mengandalkan pasokan solar dari Sulawesi. "Masyarakat banyak tergantung pada pasokan dari Sulawesi. Baik pangan maupun BBM," katanya.

Salah satu solusi untuk mengatasi problem listrik adalah dengan penggunaan solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini perlu diupayakan secara serius. "Di kawasan tersebut juga belum ada dermaga. Perjalanan harus disambung dengan kapal kecil sampai ke tepian," katanya.

Selaku personel TNI yang juga berposisi sebagai masyarakat, Machfudz pun berharap agar geliat pembangunan bisa ditularkan secara proporsional di kawasan tersebut. Sehingga mampu menjadi "pelepas dahaga" bagi para warga yang terpisah jarak ratusan kilometer dengan ibukota kabupaten.

Mahal, Kemhan Tetap Beli Heli Apache

Apache AH 64D Longbow RSAF. Foto : Jonathan G. Seow H. C/Wiki

Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap membeli helikopter Apache Longbow AH 64 D dari Amerika Serikat. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayjen Ediwan Prabowo, Rabu (9/1).

Menurut Ediwan, harga yang mahal itu adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian 8 (delapan) helikopter serang Apache AH 64D Longbow Block III itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Paman Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi," ujar Ediwan.

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta. Penjualan delapan unit heli Apache ini juga akan menambah jumlah volume perdagangan Amerika Serikat ke Indonesia di masa mendatang.

Saat ini, pemerintahan Barack Obama memang sedang getol meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Selain dengan sekutu lamanya, Filipina dan Australia, Amerika Serikat melalui kunjungan kerja Menlu Hillary Clinton beberapa waktu lalu terus mengupayakan tekanan kawasan bagi China agar menyelesaikan permasalahan sengketa Laut Cina Selatan melalui kerangka kerja sama multilateral.

Kemenhan Genjot Pembelian Alutsista

Kemenhan berencana mempercepat belanja alutsista guna memenuhi memenuhi kebutuhan pokok minimum (MEF) militer. "Rencana strategis alutsista kami rampingkan dari tiga menjadi dua saja," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai memimpin rapat pimpinan Kemenhan bersama Mabes TNI, Rabu (8/1).

Rapat yang dihadiri pejabat teras Kemenhan dan Mabes TNI itu, membahas perampingan rencana strategi  pelaksanaan postur militer minimum. "Jika sebelumnya ada tiga renstra, kini dirampingkan jadi dua," kata Menteri Purnomo usai rapat. Dengan pengurangan jumlah renstra, target pengadaan minimum alat utama sistem senjata bisa dikebut lebih cepat sebelum 2024.

Kemenhan dan TNI sepakat bahwa sebagian rencana pengadaan bisa dipercepat dari rencana semula. "Setelah dilihat lagi, ternyata sangat mungkin dilaksanakan dalam dua renstra (rencana strategis) saja," ujar Purnomo.

Rencana strategis postur kekuatan militer sendiri awalnya akan berlangsung hingga 2024. Dengan percepatan ini, target pengadaan minimum persenjataan alutsista dapat terpenuhi lebih cepat. Namun, percepatan ini, kata Purnomo, perlu didukung dengan kerja keras Kemenhan dan TNI. Dibutuhkan kerja sama optimal dari semua pihak menjelang berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Belanja militer dalam rencana strategis 2010-2014 dianggarkan sekitar Rp 150 triliun. Untuk 2012, pagu anggaran alutsista mencapai Rp 72,54 triliun, namun hanya seperempatnya yang digunakan untuk belanja persenjataan, atau sekitar Rp 28 triliun.

Hadir dalam rapat pimpinan tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetio, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Sumaryoto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Erris Herryanto. 

KSAD Absen dalam Rapim Kemenhan 

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo absen dalam Rapim Kemenhan. Dalam rapat yang dipimpin Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Marsekal Agus Suhartono itu,  KSAD hanya diwakili oleh Asisten Pengamanan KSAD Mayjen Erwin Safitri.

KSAD disebutkan absen karena masih melakukan perjalanan dinas. "Masih kunjungan di Pulau Saumlaki, Nusa Tenggara Timur," ujar jubir KemenhN Brigjen Bambang Hartawan kepada, Rabu (8/1). Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen Budiman juga tak bisa hadir mewakili Pramono. "Dia baru saja mendarat di Jakarta pagi ini," ujar Bambang.

TNI Akhirnya Resmi Akuisisi MBT Leopard

Leopard RI Saat Indo Defence 2012

Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan Tank Tempur Utama (MBT) Leopard dengan pabrikan pertahanan Rheinmettal asal Jerman. Kontrak pembelian Leopard ini sudah ditandatangani pada pertengahan Desember lalu, di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta.

"Sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, Rabu (9/1). Ediwan memastikan jumlah dan spesifikasi teknis Leopard yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita," ujar Ediwan.

Sebelumnya, negosiasi dengan Rheinmetall cukup alot. Tapi berbeda dengan kasus alotnya pembelian Leopard 2A6 bekas dari Pemerintah Belanda, ini lebih kepada pembahasan intern di Kementerian Pertahanan sendiri yaitu mengenai jumlah pasti Leopard yang akan dibeli.

Untuk jumlah resmi Leopard yang akan memperkuat TNI, admin belum tahu pasti. Tapi menilai dari pernyataan Ediwan di atas, artinya Indonesia tetap akan membeli Leopard RI sebanyak 61 unit dan Leopard 2A4 sebanyak 41 unit. Untuk Leopard RI, dibanderol sebesar US$ 1,7 juta (sekitar Rp. 16,4 miliar) dan Leopard 2A4 dibanderol sebesar US$ 700 ribu (sekitar Rp. 6,7 miliar). Selain itu ada juga kontrak terkait pembelian tank medium Marder yang berbobot 33 ton. 

Kontrak pembelian Leopard yang berbobot 63 ton ini juga meliputi kesepakatan transfer teknologi yang ditandatangani November 2012 lalu. PT Pindad dan Bengkel Pusat TNI AD dan Bengkel Perhubungan TNI AD mendapatkan kerja sama dari Rheinmettal meliputi pelatihan untuk perawatan, perbaikan ringan hingga berat dan proses upgrade untuk kedua jenis Leopard tersebut. Sebuah awal yang baik bagi kebangkitan industri pertahanan Indonesia.

TNI AL Rekrut 37 Pama Spesialis Senjata Elektronik

 

TNI AL merekrut 37 orang Perwira Pertama (Pama) yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi senjata elektronik di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal). Di kapal perang nantinya, mereka bertanggung jawab pada operasionalisasi persenjataan elektronika dan antisipasinya.

Penutupan program Pendidikan Spesialisasi Perwira Senjata Elektronika dilakukan Wakil Komandan Kobangdikal Brigadir Jenderal (Marinir) Sturman Panjaitan, di Surabaya, Kamis (10/1).

"Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki, kalian mampu berperan sebagai perwira divisi di KRI kelas korvet maupun Sigma, atau jabatan setingkat lain di KRI dan satuan-satuan TNI AL," kata Komandan Kobangdikal, Laksamana Muda TNI Joko Wahojo, dalam amanat yang dibacakan Panjaitan.

Komandan Pusat Pendidikan Elektronika Kobangdikal, Kolonel Laut (Elektronika) M Suhari, menambahkan, selama masa pendidikan, ke-37 perwira itu mempelajari seluruh sistem senjata, komunikasi dan elektronik yang digunakan kapal-kapal perang TNI AL.

"Selain sistem senjata dan komunikasi, mereka juga mempelajari kelistrikan dan elektronik dari berbagai macam peluru kendali yang di miliki TNI AL, di antaranya torpedo, Harpoon, dan Exocet," katanya.

Mengutip catatan tertulis dari Bagian Penerangan Kobangdikal, ke-37 perwira TNI AL itu digembleng di Sekolah Perwira Pusat Pendidikan Elektronika selama lebih kurang tujuh bulan.

Pendidikan spesialisasi senjata elektronika merupakan yang terlama dibanding program spesialisasi perwira lainnya, semisal pelaut, teknik, suplai, hukum, Marinir, dan Polisi Militer AL, yang berkisar empat hingga enam bulan.

Patrice Evra Yakin Raih Treble Winners

Bek Prancis yakin The Red Devils bisa menyamai prestasi pada 1999. 

 

Patrice Evra optimistik Manchester United cukup tangguh untuk menyabet titel Liga Primer, Liga Champions dan Piala FA musim ini.

 The Red Devils memuncaki klasemen dengan keunggulan tujuh angka dan akan menghadapi Real Madrid di babak 16 Besar kompetisi klub teratas Eropa.

"Ya, semuanya mungkin," jawab Evra saat ditanya apakah United mampu menggondol treble winners.

"Jika United juara Liga Champions, Liga Primer dan Piala FA, saya akan katakan ini tim terbaik yang pernah saya mainkan, karena saya hanya pernah memenangi dua trofi dalam semusim."

"Kita akan lihat di akhir musim. Tapi, saya tak mau mulai bicara soal target. Saya anya ingin konsentrasi di setiap laga, memenangi pertandingan dan berkembang sebagai tim di setiap pertandingan. Setelah itu, kami akan sulit dikalahkan," lanjut bek internasional Prancis.

Red October, Virus Pencuri Data Pemerintah

 Virus spionase ini ternyata telah beroperasi selama lima tahun.

Perusahaan keamanan online Kaspersky lab berhasil mengidentifikasi sebuah virus yang ditanam untuk tujuan spionase. Virus yang mampu menginfeksi berbagai gadget ini ternyata telah beroperasi selama lima tahun.

Diberitakan CBS News, Selasa 15 Januari 2013, virus yang bernama "Red October" atau disingkat "Rocra" adalah piranti lunak berbahaya (malware) yang mampu mencuri informasi dari target dan secara aktif mengirimkannya ke beberapa server command and control. Server ini merupakan pusat data yang dapat mengatur komputer yang menjalankan malware.

Laporan Kaspersky mengatakan, bentuk Rocra mirip dengan malware Flame yang menyerang jaringan komputer Iran tahun lalu. "Ini adalah kerjaan profesional kampanye spionase siber selama beberapa tahun," kata Kurt Baumgartner, peneliti keamanan senior di Kaspersky Labs.

Malware Red October memiliki beberapa karakteristik unik. Salah satu temuan yang paling mengejutkan, kata Baumgartner, target virus ini ditentukan oleh geopolitik, seperti instansi pemerintah, kedutaan besar, pusat penelitian nuklir dan militer.

Salah satu fungsi unik malware ini yaitu dapat menyalakan mesin yang terinfeksi dengan melekatkan sebuah plug-in ke dalam piranti lunak seperti Adobe Reader atau Microsoft Office. Bahkan jika malware ini coba dihapus, para peretas masih dapat mengakses komputer sasaran.

Malware ini menyerang tidak terbatas pada komputer tradisional. Perangkat mobile seperti Windows Phone, iPhone dan ponsel Nokia, menurut laporan ini, juga beresiko.

Kaspersky telah mengamati 60 domain dan mampu merekam dan mencatat enam yang disebut domian "sinkhole". Perusahaan ini juga mengamati puluhan ribu komunikasi berbahaya yang berasal dari ratusan domain. Perusahaan ini memperkirakan jumlahnya dapat mencapai jika.

Pengirim virus ini diprediksi telah bekerja sejak tahun 2007. Targetnya sebagian besar adalah negara-negara Eropa Timur, beberapa laporan serangan juga terjadi di Amerika Utara, Swiss dan Luksemburg. Kaspersky mensinyalir virus ini diciptakan oleh peretas China dan modul malware dibuat dalam bahasa Rusia. "Kami tidak mengatakan mereka adalah hacker Rusia, tetapi para pengembang berasal dari negara berbahasa Rusia," kata Baumgartner.

Selamatkan Ekonomi, Obama Tolak Pangkas Anggaran

 Amerika terancam gagal bayar jika plafon utang tidak ditingkatkan.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama tengah berjuang membujuk kongres meningkatkan plafon utang jelang jatuh tempo pinjaman bulan depan. Obama menolak persyaratan dari anggota kongres Republik yang mendesak pemerintah memangkas anggaran untuk meningkatkan plafon utang.

Obama dengan tegas menolak setiap negosiasi dengan Partai Republik terkait pemangkasan anggaran. Menurutnya, para Republikan menyelamatkan ekonomi Amerika dengan mengorbankan pemerintah. Jika anggaran dipangkas, Obama bersikeras, maka yang akan menderita adalah rakyat.

"Yang tidak akan saya lakukan adalah melakukan negosiasi dengan moncong pistol di kepala rakyat Amerika," ujarnya, diberitakan Reuters, Senin 14 Januari 2013.

Dia mengatakan, pemangkasan anggaran akan mengancam seluruh program pemerintah, di antaranya pembayaran jaminan sosial, Medicare, Medicaid, dan program kesejahteraan rakyat lainnya. Menurut pemerintah, pemotongan anggaran akan mengancam perekonomian jutaan rakyat dan sektor bisnis di Amerika.

"Jika anggota Kongres dari Partai Republik menolak membayar utang Amerika tepat waktu, maka jaminan sosial dan veteran akan tertunda. Kita tidak akan bisa membayar tentara kita, atau memenuhi janji kepada pemilik usaha kecil. Banyak yang tidak bisa digaji, di antaranya pengawas makanan, pengawas lalu lintas udara, atau ahli pelacak materi nuklir," kata Obama.

Peningkatan plafon utang diperlukan untuk menghindari gagal bayar (default) pada utang yang akan jatuh tempo akhir Februari nanti. Stasiun berita BBC mengungkapkan bahwa utang pemerintah AS pada Februari mendatang sudah berada di plafon maksimal, yaitu sebesar US$16,4 triliun.

Permintaan menaikkan plafon maksimal utang ini muncul setelah disetujuinya usulan pemerintah oleh Kongres pada awal Januari lalu untuk kembali memberlakukan keringanan pajak bagi semua keluarga Amerika yang berpendapatan di bawah US$450.000 per tahun untuk mencegah munculnya situasi "Jurang Fiskal," yang langsung membawa AS kembali ke resesi ekonomi.

Bekasi Masih Banjir, Bendungan Kali Bekasi Siaga II

 Air kiriman dari Bogor baru masuk wilayah Bekasi pukul 12.00 WIB. 

Hujan deras yang terjadi sejak Senin malam juga membuat sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, mengalami banjir. Akibat meningkatnya kiriman air dari Kali Cikeas dan Kali Cileungsi, bendungan Kali Bekasi di Jalan Mayor Hasibuan Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat, saat ini statusnya Siaga II.

Menurut Petugas Bendungan Kali Bekasi, status Siaga II masih ditetapkan karena air kiriman dari Bogor baru masuk wilayah Bekasi pukul 12.00 WIB.

"Dari Cileungsi dan Cikeas, air sampai Bekasi membutuhkan waktu sekitar empat jam," kata Eko Agus Riono, Selasa, 15 Januari 2013.

Bendungan Bekasi sudah membuka tiga pintu air untuk mengantisipasi air meluber ke wilayah perumahan di sepanjang Kali Bekasi.

"Dari bendungan ini, air akan mengalir sampai laut di Muaragembong," jelasnya.

Data di Kantor Bendungan Kali Bekasi menyebutkan, ketinggian air secara perlahan akan normal karena dibukanya tiga pintu. Ketinggian permukaan air saat ini 18,94 meter.

Menjelan sore ini, debit air di Kali Cileungsi sudah mulai normal dengan ketinggian 110 meter kubik. Sedangkan di Cikeas juga sudah normal sejak pukul 14.00 WIB, atau sekitar 312 meter kubik.

Tiga pintu air di Bendungan Kali Bekasi akan terus dibuka, hingga debit air kiriman dari Bogor ke Bekasi benar-benar sudah kembali normal.

Meskipun Bendungan Kali Bekasi sudah membuka tiga pintu, namun karena tingginya debit air di Kali Bekasi, puluhan rumah di Kampung Pangkalan Bambu Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, terendam air hingga setinggi pinggang orang dewasa.

"Air mulai naik sekitar pukul 11.00 WIB," ujar Devi salah satu warga di RT 5 RW 1.

Warga yang menjadi korban banjir sudah mengungsi di depan pusat perbelanjaan di Bekasi. Devi mengeluhkan tidak adanya perhatian serius dari Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengatasi banjir di daerahnya.

"Pemerintah cuma janji doang mau ngelebarin saluran air, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya," keluhnya.

Devi yang mengungsi bersama suami dan anaknya, berharap ada perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi. "Jangan pedulinya kalau Pilkada saja, tapi sekarang jangankan kasih bantuan, dilihat saja tidak," ujarnya.

Sejumlah ruas jalan hingga sore ini juga masih tergenang air. Hal itu karena hujan lebat yang mengguyur Kota Bekasi sejak dinihari hingga pagi tadi. Ruas jalan yang tergenang diantaranya Jalan Raya Pekayon Bekasi Selatan, di depan Perumahan Century Satu, Jalan Raya Kartini Bekasi Timur, dan Jalan Komplek Pemda lama. Ketinggian air bahkan mencapai lutut orang dewasa.

Adhyaksa: Kalau Roy Suryo Sok Tahu, Bahaya

 Mantan Menpora Adhyaksa Dault mengaku telah dihubungi Roy Suryo.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault menilai terpilihnya Roy Suryo sebagai Menpora baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono karena dianggap sebagai sosok yang minim konflik. Dia mengaku Roy Suryo telah menghubunginya. Dalam pembicaraan itu, Roy menuturkan ingin menanyakan berbagai hal menyangkut jabatan barunya.

"Jadi Roy Suryo, menurut saya adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi dia mau tahu. Maka dia orang bersahaja, kita harus dekati dia. Dia mengakui bahwa dia tidak punya kapasitas di bidang olahraga dan pemuda, tapi dia mau mendengar. Kita jangan pesimis, kita harus optimis. Karena figurnya ini mau membuka diri dan belajar. Kalau dia sok tahu baru itu bahaya," ujarnya.

Meski jabatan Menpora bertolak belakang dengan keahlian Roy, Adhyaksa mengaku yakin pakar telematika itu mampu belajar dengan cepat. "Karena dia mau bertanya. Yang paling repot kalau orang jadi pejabat tapi tak mau bertanya. Saya sudah sampaikan yang penting itu satu, sampeyan harus tegas dan berani," ujarnya.

Pesan utama Adhyaksa kepada Roy itu terkait kondisi internal. Kemenpora saat ini tengah menjadi sorotan sejak mantan Menpora Andi Mallarangeng menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Waktu saya jadi Menpora, cuma dapat Rp75 miliar dari Diknas. Ketika Roy Suryo menjadi Menpora, dia sudah mendapat Rp1,9 triliun. Nah, ini jangan sampai ada kebocoran lagi. Ketegasan di internal itu diperlukan. Jangan sampai ada main-main lagi. Kasihan ini olahraga pemuda," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, kemelut PSSI juga menjadi PR utama Roy. "Saya sudah sampaikan kepada beliau PSSI yang mendorong Arifin Panigoro, KPSI itu pak Nirwan Bakrie. Kalau soal Sea Games itu saya kira tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, yang penting ketegasan untuk internal dan eksternal," ujarnya.

Sisa waktu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang hanya tinggal 1,5 tahun ini, menurut Adhyaksa tidak bisa membuat Roy banyak melakukan perubahan. Namun, paling tidak bisa mengembalikan lagi track olahraga dan timbul kepercayaan diri bahwa olahraga memiliki pemimpin. 

"Karena menurut UU No 3 Tahun 2005 yang saya buat dulu, penanggungjawab tertinggi olahraga itu ada di tangan Menpora. Oleh karena itu kalau tidak ada menterinya tentu seperti anak kehilangan induk. Kalau Mas Roy ini tegas seperti yang saya harapkan, dan membuka komunikasi terus, dia akan cepat," tuturnya.