JANGAN JADIKAN BATAK ALAT POLITIK !!!

Akhir-akhir ini nama suku batak sering di perbincangkan di televisi dan koran serta media informasi lainnya. Pemberitaan mengenai kedatangan Presiden SBY ke tanah batak tepatnya ke Balige untuk meresmikan museum Bangsa Batak yang terdiri dari beragam puak menjadi pokok dari permasalahan yang membuat suku batak muncul ke permukaan. Pemberian gelar bagi seseorang itu adalah hak dari pemberi gelar untuk yang diberinya, bagitu juga dengan pemberian gelar yang akan diberikan kepada Presiden SBY adalah hak dari suku batak angkola.

Namun yang menjadi perdebatan dan yang dikawatirkan adalah apabila gelar itu adalah Raja Batak. Tidak bisa pemberian gelar Raja kepada SBY menjadi Raja Batak hanya klaim dari suku batak angkola saja, karena masih ada Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, dan Mandailing. Kalau hanya gelar adat yang diberikan tidak akan dipermasalahkan, karena itu menjadi hak prerogatif mereka namun tidak untuk pemberian gelar Raja Batak.
Dimana-mana terjadi demonstrasi penolakan dari kaum batak baik yang ada di kota Medan maupun yang tinggal di ibu kota. Wajar penolakan itu di dengungkan bila memang gelar yang akan diberikan adalah Raja, karena mungkin masyarakat batak melihat belum ada bukti nyata yang diberikan oleh SBY kepada masyarakat batak secara khusus dan masyarakat umum secara umum sehingga beliau layak diangkat sebagai Raja Batak yang membawahi 6 puak suku. Namun kita juga harus realistis tidak bisa mempermasalahkan nantinya apabila gelar yang diberikan adalah hanya gelar keadatan dari Batak Angkola, karena itu menjadi hak dari mereka.
Yang lebih penting mari kita lihat sisi positif yang diakibatkan kedatangan SBY ke Bona Pasogit, dimana seperti kewajaran bila Pejabat Pusat turun ke daerah pembersihan dan pembangunan lebih terasa, sehingga hendaknya sering-seringlah pejabat pusat turun ke daerah agar pembangunan daerah itu lebih cepat.