Pemerintahan Jokowi Belum Siap Hadapi Masalah Jakarta

Banjir, genangan air, kemacetan, sampah. Semua belum tertanggulangi.

 

 

  Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta memberikan catatan refleksi akhir tahun mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama dua bulan di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, mengatakan pemerintahan Jokowi belum berjalan maksimal, terutama dalam menangani masalah banjir, genangan air, kemacetan, dan sampah yang menumpuk di ibu kota.

“Kenaikan debit sungai Ciliwung dan Pesanggrahan menyebabkan banjir di beberapa wilayah yang merendam 2.425 rumah. Sebanyak 7.307 warga juga mengungsi akibat banjir,” ujar Ashraf, 27 Desember 2012. Apabila Pemprov DKI tidak mengeruk sungai secara berkelanjutan, maka banjir akan terus terjadi di Jakarta.

Sementara mengenai masalah pengelolaan sampah, Ashraf mengatakan Dinas Kebersihan DKI selama ini kerepotan mengelola sampah yang dihasilkan warga Jakarta. Volume sampah yang dihasilkan warga Jakarta sangat besar, mencapai 6.500 ton atau setara dengan 28 ribu meter kubik.

Masalah sampah ini merupakan persoalan klasik sejak pemerintahan gubernur sebelumnya. “Pemprov DKI baru mampu mengatasi 87 persen dari total sampah. Sisanya sebanyak 13 persen terpaksa dibiarkan di lokasi. Sungai dan saluran air malam menjadi tempat membuang sampah,” kata Ashraf.

Pemprov DKI belum melibatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Saat ini yang ada hanya imbauan tanpa sanksi tegas. “Pemprov juga tidak menyediakan sarana pembuangan sampah di sekitar sungai, pasar, atau tempat rekreasi,”  ujar Ashraf.

Mengenai masalah kemacetan, Ashraf menilai jumlah kendaraan pribadi dengan luas jalan tidak seimbang. Akibatnya kemacetan terjadi dan biaya sosial yang terbuang di jalan mencapai Rp68 triliun per tahun. “Pemprov DKI harus duduk bersama dengan Ditlantas Polda Metro, LSM, dan industri kendaraan bermotor untuk mencari solusi masalah kemacetan,” kata dia.

Di sektor pendidikan, Kartu Jakarta Pintar telah berjalan. Golkar mewanti-wanti agar program itu terus diawasi supaya tidak ada penyimpangan. Kartu ini dinilai rentan disalahgunakan oleh para siswa yang memegangnya.

“Perlu ada petunjuk teknis agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Harus diawasi dan dievaluasi, karena siswa dapat uang langsung. Apakah benar uang itu untuk dibelanjakan keperluan sekolah atau untuk main- main,” kata Ashraf.