Hadjriyanto-Golkar: 10 Partai Perkuat Presidensial

Koalisi di pemerintahan dan parlemen juga makin efisien.

 Partai Golkar menilai keberadaan 10 partai politik (parpol) dalam pemilu baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Selain memperkuat sistem pemerintahan presidensial, kelembagaan parpol yang makin sederhana juga akan menyederhanakan proses pengambilan keputusan di parlemen dan pemerintahan yang dibangun, dari koalisi makin efektif dan efisien.

"(10 Parpol) akan memperkuat sistem presidensial, dan demokrasi sendiri. Ini harus disyukuri dan harus dipertahankan untuk pemilu selanjutnya," kata Ketua DPP Partai Golkar Hadjrijanto Tohari kepada wartawan di kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selas, 8 Januari 2013.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, proses penyederhanaan parpol memang harus dilakukan tetapi melalui proses yang alamiah dengan menerapkan sistem dan aturan yang ketat. Keberadaan 10 parpol sebagaimana yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun bukan seleksi akhir, sebab mereka baru sebatas peserta pemilu.

Dalam pemilu nanti masih akan terjadi proses penyederhanaan lagi melalui jumlah keterwakilan sebuah parpol di Parlemen yang disebut sebagai parliamentary threshold. Bagi parpol yang tidak memenuhi 3,5 persen suara secara nasional, maka ia tidak akan memiliki kursi di parlemen.

"Jadi, masih ada parliamentary threshold. Itu bagian dari seleksi alamiah juga," kata Hajriyanto.

Penilaian serupa disampaikan politikus PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas. Tidak hanya memperkuat sistem presidensial, tetapi juga baik bagi rakyat sebab rakyat akan lebih mudah memilih parpol yang menurut mereka mampu memperjuangkan aspirasinya.

"Sistem presidensial lebih bagus ke depannya, dan rakyat tentunya lebih enak," tutur mantan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan tersebut.