Pertumbuhan Ekonomi RI Memukau, Pemerataan Menjauh

Wajar saja kinerja perekonomian Indonesia beberapa tahun ini mendapat banyak pengakuan dari berbagai pihak. Di tengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika, perekonomian Indonesia tetap tumbuh relatif tinggi dan stabil. Banyak negara lain, termasuk China dan India, yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini rata- rata di atas 6 persen. Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen. Tingkat inflasi terjaga sekitar 5 persen. Nilai tukar rupiah relatif bergerak di sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan rata-rata berada di kisaran 4.200 poin.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain didorong investasi, terutama dari pihak asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan penanaman modal asing (PMA) tahun ini akan melampaui 19 miliar dollar AS, nilai PMA yang dicapai tahun lalu.

BKPM memiliki optimisme tinggi sebab sampai September 2012 total PMA sudah mencapai 18,3 miliar dollar AS. Total nilai investasi sampai akhir tahun ini diperkirakan Rp 300 triliun. Tahun 2013 BKPM menargetkan total investasi Rp 390 triliun.

Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah pertumbuhan ekonomi yang ada cukup memadai untuk menyerap tenaga kerja? 

Berkualitas

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada periode itu sekitar 110,8 juta orang. Masih ada 7,2 juta orang yang menganggur atau sekitar 6,14 persen dari angkatan kerja. Sementara setiap tahun sekitar 2,5 juta orang masuk ke bursa pencari kerja baru.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan berkualitas amat diperlukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada dan menampung angkatan kerja baru. Persoalan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Investasi yang masuk belum menyentuh sektor riil yang merupakan sektor formal. Alhasil, dari 118 juta tenaga kerja per Agustus 2012, sebanyak 44,2 juta orang (39,86 persen) bekerja di sektor formal, sementara 66,6 juta orang (60,14 persen) di sektor informal.

Dari data ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Sekalipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih banyak pekerja di negeri ini bekerja tanpa jaminan kesehatan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan untuk tetap bekerja dalam jangka panjang. Artinya, belum terjadi pemerataan pendapatan.

Investasi terus meningkat, tetapi konsep pembangunan yang ada belum menempatkan unsur manusia di tempat pertama. Tidak heran, buruh terus berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2013. Melonjak hampir 45 persen dari tahun 2012, UMP tahun 2013 mencapai Rp 2,2 juta per bulan.

Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari rasio gini Indonesia yang mencapai 0,41 pada 2011. Rasio ini naik dari 0,38 tahun 2010. Kondisi ini akan makin memprihatinkan jika rasio gini melampaui 0,5 sebab itu berarti kondisi ketimpangan membahayakan karena konflik sosial mudah merebak.

Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sudah sewajarnya disertai dengan upaya peningkatan pemerataan. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat semakin diringankan dengan kehadiran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rumah sakit yang memadai.

Menjadi persoalan karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tidak punya dana cukup untuk infrastruktur. Hanya disiapkan dana infrastruktur Rp 168,7 triliun dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.548,2 triliun atau hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh dari angka ideal 5 persen dari PDB.

Dana Rp 312 triliun dipakai untuk subsidi energi atau 30 persen dari total belanja pusat. Sementara subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 222, 8 triliun. Ini untuk konsumsi BBM sebanyak 45,7 juta kiloliter yang sebagian besar dinikmati pemilik mobil dan sepeda motor. Mereka rata-rata menerima Rp 120.000 per hari.

Desakan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM ini untuk infrastruktur terus dikumandangkan, tetapi pemerintah bergeming. Pemerintah beralasan takut terjadi kerusuhan dan gejolak sosial. Padahal, dengan membangun infrastruktur, sebuah pemerataan dan struktur sosial yang lebih kuat akan tercipta untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan pasar modal yang lagi menarik.

Pujian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tak lepas dari bonus demografi yang ada. Ada kenaikan jumlah kelompok menengah dengan belanja 2-20 dollar AS per hari dari 81 juta orang pada 2003 jadi 134 juta orang tahun 2011.

Sayangnya, angka kelas menengah yang terus tumbuh ini lebih menarik sektor konsumsi. Yang menggelisahkan, peluang ini diambil oleh banyak produk impor, termasuk impor BBM yang terus meningkat.

Banyak pekerjaan untuk pemerataan pendapatan, termasuk akses ke bank yang masih minim. Padahal, dengan akses perbankan yang kian besar, hal itu akan makin menumbuhkan perekonomian dengan fondasi yang kuat. Tegasnya, perlu kehadiran negara yang lebih nyata untuk mengatasi semua ini.