Selamat Datang di Website blogger Jhon Demos Silalahi

26 Des 2012

Kilas Politik 2012: Penutupan Kafe ‘Calo Anggaran’ di DPR

Kafe itu terletak di lokasi strategis di DPR.

Kafe Bengawan Solo yang berada di koridor penghubung gedung Nusantara I dan Nusantara II DPR RI mendadak menjadi sorotan pada Februari 2012. Kafe itu disebut-sebut kerap menjadi tempat nongkrong para calo anggaran di DPR.

Badan Kehormatan DPR akhirnya memutuskan menutup kafe itu. Namun alasan ditutupnya kafe karena faktor lokasi. Ketua BK DPR M Prakosa, mengatakan, kafe Bengawan Solo berada di lokasi yang terlalu mencolok. “Di gedung lembaga tinggi negara, kantin biasanya tidak mencolok, tidak di depan,” kata Prakosa, 24 Februari 2012.

Kafe Bengawan Solo di DPR memang terletak di pinggir bagian depan gedung Nusantara II DPR, persis di depan tempat parkir mobil Nusantara II DPR. Semua orang yang keluar-masuk gedung Nusantara II pun bisa dengan mudah mampir ke kafe tersebut untuk memesan makanan atau sekadar ngopi.

Kafe Bengawan Solo dipindah lokasi demi penataan DPR yang lebih baik. “Dari segi cita rasa untuk kerapihan saja. Apalagi tempat itu untuk kumpul-kumpul,” kata dia. Keberadaan kafe di samping pintu masuk gedung Nusantara II DPR dianggap mengganggu karena banyak orang lalu-lalang di lintasan itu.

Wakil Ketua BK DPR, Siswono Yudo Husodo, mengatakan Kafe Bengawan Solo direnovasi dan direlokasi untuk menjaga citra DPR. Ketua DPR Marzuki Alie bahkan memanggil pihak pengelola kafe itu. “Kami sedang membenahi DPR dari orang-orang yang tidak berkepentingan bagi bangsa dan rakyat. Kepentingan pribadi tidak boleh dibawa ke DPR,” kata Marzuki.

Sementara itu, politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan kafe Bengawan Solo adalah milik salah satu kader Demokrat. “Dia punya franchise, dan dia menyewa tempat itu (teras DPR di gedung Nusantara II yang dijadikan lokasi awal kafe Bengawan Solo),” ujar Ruhut.

Ruhut meminta rekannya yang menjadi pemilik kafe itu tidak dipojokkan dengan menyebut kafenya menjadi tempat berkumpul para calo anggaran. Selama pemilik kafe tidak menyalahi aturan DPR, maka bisnisnya harus dihargai.

Ruhut yang belum lama ini didepak dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan, selama ini dia tidak tahu ada calo-calo anggaran yang sering datang ke kafe itu. “Aku tidak pernah tahu. Aku juga sering menerima wawancara pers di kafe itu,” kata dia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar