Orientasi Pemprov DKI kata Jokowi untuk memberikan pelayanan.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, belum bisa
memutuskan untuk menyetujui atau tidak pembangunan enam ruas jalan tol
dalam kota senilai Rp42 triliun.
Jokowi belum mengambil keputusan lantaran belum puas dengan penjelasan yang disampaikan PT Jakarta Toll Road Development selaku pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, masing-masing pihak masih memperjuangkan keinginan mereka sendiri-sendiri.
"Hasilnya belum bisa diputuskan. Ya belum nyambung. Masa belum nyambung sudah mau diputuskan," kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan pembangunan enam ruas jalan tol di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013.
Menurut Jokowi, enam ruas jalan tol tidak akan disetujui bila pembangunannya hanya berorientasi untuk menambah pendapatan daerah dan keuntungan bagi investor. Padahal, orientasi Pemprov DKI kata Jokowi untuk memberikan pelayanan dan tidak mencari keuntungan.
"Orientasi kita bukan pendapatan daerah. Tidak pernah Saya sampaikan paradigma saya untuk pendapatan pemerintah," katanya.
Apakah pembangunan enam ruas tol tersebut berorientasi pada pelayanan masyarakat, Jokowi tidak menjawab dengan jelas. Ia malah menjelaskan adanya dua kubu yang berbeda dalam memandang pembangunan tersebut.
"Ada mazhab infrasttuktur jalan. Ada yang transportasi jalan dan mikir pokoknya kalau soal jalan apapun itu tidak mau, maunya transportasi massal supaya orang tidak banyak pakai mobil. Ada yang berfikir menyiapkan ruas jalan sebanyak-banyaknya. Infrastruktur jalan yang banyak, tol maupun non tol supaya masyarakat terlayani. Mazhabnya saja beda, jadi tidak nyambung," katanya.
Jokowi menambahkan, belum akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak bila belum ada kesepakatan antara para stakeholder.
"Loh tadi juga belum sambung. Kalau sudah win win, ya sudah tak putusin dari tadi," katanya.
Ia sendiri mengakui ruas di Jakarta masih kurang, namun bila pembangunan jalan dilakukan justru malah memberikan "karpet merah" bagi para pengguna kendaraan pribadi.
"Mendorong pembelian mobil pribadi. Katanya seperti itu. Tapi saya akan pro transportasi massal. Tapi kita juga harus ngerti ada fakta rasio jalan di Jakarta itu memang masih kecil," katanya.
Dalam pertemuan antar stakeholder tersebut, selain dihadiri oleh Jokowi dan para kepala dinas terkait, juga dihadiri Presiden Direktur Jakarta Toll Road Development, Frans Sunito, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, para pengamat transportasi dan perwakilan dari BUMD.
Jokowi belum mengambil keputusan lantaran belum puas dengan penjelasan yang disampaikan PT Jakarta Toll Road Development selaku pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, masing-masing pihak masih memperjuangkan keinginan mereka sendiri-sendiri.
"Hasilnya belum bisa diputuskan. Ya belum nyambung. Masa belum nyambung sudah mau diputuskan," kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan pembangunan enam ruas jalan tol di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013.
Menurut Jokowi, enam ruas jalan tol tidak akan disetujui bila pembangunannya hanya berorientasi untuk menambah pendapatan daerah dan keuntungan bagi investor. Padahal, orientasi Pemprov DKI kata Jokowi untuk memberikan pelayanan dan tidak mencari keuntungan.
"Orientasi kita bukan pendapatan daerah. Tidak pernah Saya sampaikan paradigma saya untuk pendapatan pemerintah," katanya.
Apakah pembangunan enam ruas tol tersebut berorientasi pada pelayanan masyarakat, Jokowi tidak menjawab dengan jelas. Ia malah menjelaskan adanya dua kubu yang berbeda dalam memandang pembangunan tersebut.
"Ada mazhab infrasttuktur jalan. Ada yang transportasi jalan dan mikir pokoknya kalau soal jalan apapun itu tidak mau, maunya transportasi massal supaya orang tidak banyak pakai mobil. Ada yang berfikir menyiapkan ruas jalan sebanyak-banyaknya. Infrastruktur jalan yang banyak, tol maupun non tol supaya masyarakat terlayani. Mazhabnya saja beda, jadi tidak nyambung," katanya.
Jokowi menambahkan, belum akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak bila belum ada kesepakatan antara para stakeholder.
"Loh tadi juga belum sambung. Kalau sudah win win, ya sudah tak putusin dari tadi," katanya.
Ia sendiri mengakui ruas di Jakarta masih kurang, namun bila pembangunan jalan dilakukan justru malah memberikan "karpet merah" bagi para pengguna kendaraan pribadi.
"Mendorong pembelian mobil pribadi. Katanya seperti itu. Tapi saya akan pro transportasi massal. Tapi kita juga harus ngerti ada fakta rasio jalan di Jakarta itu memang masih kecil," katanya.
Dalam pertemuan antar stakeholder tersebut, selain dihadiri oleh Jokowi dan para kepala dinas terkait, juga dihadiri Presiden Direktur Jakarta Toll Road Development, Frans Sunito, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, para pengamat transportasi dan perwakilan dari BUMD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar