Israel khawatir pertemuan UPR Dewan HAM PBB itu bakal berat sebelah
Israel memutuskan tidak hadir pada suatu sidang PBB yang membahas hak
asasi manusia di Jenewa, Swiss, pada Selasa waktu setempat. Dengan
demikian Israel menjadi negara pertama yang menolak hadir dalam suatu
sesi pertemuan rutin HAM PBB, yang kebetulan khusus membahas situasi HAM
di negara zionis itu.
Menurut kantor berita Reuters, absennya Israel dalam pertemuan Dewan HAM PBB langsung mengundang kritik. Sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, menyindir secara halus bahwa proses kajian Dewan HAM PBB itu merupakan "mekanisme berharga" karena diterapkan ke semua negara.
Di sesi Universal Periodic Review (UPR) itu, Dewan HAM PBB menjadwalkan pembahasan soal perkembangan HAM di Israel. Terakhir kali Dewan HAM PBB membahas UPR Israel adalah pada Desember 2008. Saat itu Israel mengirim delegasinya.
Mengantisipasi banyaknya kritik dari peserta sidang soal penanganannya atas rakyat Palestina, Israel akhirnya membekukan hubungan dengan Dewan HAM PBB sejak Mei 2012. Pemerintah zionis merasa pertemuan UPR di Dewan HAM PBB itu bersifat "berat sebelah."
"Israel telah membekukan partisipasinya dalam Dewan HAM PBB hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini belum berubah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Yigal Palmor, soal absennya dalam pertemuan di Jenewa.
Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Remigiusz Henczel dari Polandia, menyebut ketidakhadiran Israel sebagai "su yang penting dan situasi yang belum pernah terjadi. Dewan yang beranggotakan 47 anggota itu lalu mengeluarkan mosi yang menyesalkan tidak hadirnya Israel dan mendesak negara tersebut untuk tetap bekerja sama dalam periode sidang berikut, yang dijadwalkan selama Oktober hingga November mendatang.
Banyak negara, terutama dari dunia Arab, mengecam perlakuan tidak wajar Israel atas para tahanan, perluasan pemukiman yang menyerebot milik warga Palestina, dan blokade laut sepihak di perairan Jaluar Gaza. Bagi Palestina, blokade militer Israel itu merupakan hukuman kolektif. Namun, Israel menyebut langkah tersebut penting bagi keamanan negaranya.
"Sebagai satu-satunya yang bandel dari 193 negara anggota PBB, kesengajaan Israel untuk tidak hadir di sesi itu merupakan sabotase atas prinsip universalitas," kata Peter Splinter, perwakilan lembaga Amnesti International untuk PBB di Jenewa dalam komentar di suatu blog.
Menurut kantor berita Reuters, absennya Israel dalam pertemuan Dewan HAM PBB langsung mengundang kritik. Sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, menyindir secara halus bahwa proses kajian Dewan HAM PBB itu merupakan "mekanisme berharga" karena diterapkan ke semua negara.
Di sesi Universal Periodic Review (UPR) itu, Dewan HAM PBB menjadwalkan pembahasan soal perkembangan HAM di Israel. Terakhir kali Dewan HAM PBB membahas UPR Israel adalah pada Desember 2008. Saat itu Israel mengirim delegasinya.
Mengantisipasi banyaknya kritik dari peserta sidang soal penanganannya atas rakyat Palestina, Israel akhirnya membekukan hubungan dengan Dewan HAM PBB sejak Mei 2012. Pemerintah zionis merasa pertemuan UPR di Dewan HAM PBB itu bersifat "berat sebelah."
"Israel telah membekukan partisipasinya dalam Dewan HAM PBB hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini belum berubah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Yigal Palmor, soal absennya dalam pertemuan di Jenewa.
Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Remigiusz Henczel dari Polandia, menyebut ketidakhadiran Israel sebagai "su yang penting dan situasi yang belum pernah terjadi. Dewan yang beranggotakan 47 anggota itu lalu mengeluarkan mosi yang menyesalkan tidak hadirnya Israel dan mendesak negara tersebut untuk tetap bekerja sama dalam periode sidang berikut, yang dijadwalkan selama Oktober hingga November mendatang.
Banyak negara, terutama dari dunia Arab, mengecam perlakuan tidak wajar Israel atas para tahanan, perluasan pemukiman yang menyerebot milik warga Palestina, dan blokade laut sepihak di perairan Jaluar Gaza. Bagi Palestina, blokade militer Israel itu merupakan hukuman kolektif. Namun, Israel menyebut langkah tersebut penting bagi keamanan negaranya.
"Sebagai satu-satunya yang bandel dari 193 negara anggota PBB, kesengajaan Israel untuk tidak hadir di sesi itu merupakan sabotase atas prinsip universalitas," kata Peter Splinter, perwakilan lembaga Amnesti International untuk PBB di Jenewa dalam komentar di suatu blog.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar