Pembatasan BBM Subsidi Kendaraan Pribadi Dikaji Bulan Depan

Hal itu menjadi satu pilihan yang tepat untuk mengendalikan BBM.

Pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kendaraan pribadi tertentu merupakan salah satu pilihan tepat untuk mengendalikan BBM bersubsidi.

"Pembatasan BBM pada kendaraan pribadi akan kami kaji Februari sampai Maret mendatang," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa malam.

Jika pembatasan BBM pada kendaraan pribadi diterapkan, menurut Jero, itu akan melengkapi kebijakan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan dinas, kendaraan pertambangan, kendaraan perkebunan, bahkan beberapa jenis kapal, karena di laut terjadi penyelundupan bahan bakar itu.

Dia menambahkan, ada juga opsi lain yang menjadi kajian dalam pengendalian BBM bersubsidi, yaitu dengan sistem teknologi dan informasi yang telah dikembangkan PT Pertamina. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan kuota BBM bersubsidi.

"Yang penting dilakukan adalah menjaga kuota 46 juta kiloliter pada 2013," kata Jero. 

Sebelumnya, pemerintah sempat mengisyaratkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Peluang untuk menyesuaikan harga BBM itu bisa muncul jika terjadi lonjakan konsumsi melebihi batas 46 juta kiloliter (KL).

"Kami harus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk bisa mengendalikan plafon 46 juta kiloliter itu. Kalau ternyata jumlah itu tidak bisa dikendalikan, bisa mengkhawatirkan fiskal kita," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di Gedung DPR Jakarta, Senin 14 Januari 2013.

Agus menegaskan, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga BBM. "Kenaikan tidak jadi pada awal 2012, tapi pada APBN 2013 dimungkinkan," ujarnya.

Menurut dia, kendati konsumsi BBM pada 2012 telah melampaui kuota dan ditambah menjadi 45,2 juta kiloliter, pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.